Gandeng KPK, Pemprov Kalbar Amankan Delapan Rumah Jabatan yang Dikuasai Mantan Pejabat

Delapan aset berupa rumah jabatan itu tersebar dan telah melalui proses panjang sebelum benar-benar diamankan oleh Pemprov.

Gandeng KPK, Pemprov Kalbar Amankan Delapan Rumah Jabatan yang Dikuasai Mantan Pejabat
TRIBUNPONTIANAK/SYAHRONI
Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama. 

Gandeng KPK, Pemprov Kalbar Amankan Delapan Rumah Jabatan yang Dikuasai Mantan Pejabat

PONTIANAK - Sepanjang 2019, Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengamankan delapan aset berupa rumah jabatan yang dikuasi mantan pejabat dengan nilai yang tidak sedikit.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama menegaskan delapan aset berupa rumah jabatan itu tersebar dan telah melalui proses panjang sebelum benar-benar diamankan oleh Pemprov.

"Sepanjang 2019, Pemprov Kalbar telah mengamankan delapan rumah jabatan yang dikuasai oleh mantan pejabat. Rumah Dinas Kadis PUPR, Rumah Jabatan Pimpinan DPRD ada empat, Rumah Jabatan di Kota Singkawang ada satu, Rumah Jabatan Kepala Bappeda dan Rumah Jabatan Kadis Nakertran," ucap Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama saat diwawancarai setelah melakukan eksekusi rumah Jabatan Dinas Kertran di Sungai Raya Dalam, Rabu (16/10/2019).

Baca: Kasatpol PP Turunkan Sejumlah Personel Amankan Aset Rumah Jabatan Kadis Nakertran

Baca: Pasca Amankan Aset di Serdam, Ignasius Sebut Akan Amankan Aset di BLKI yang Dikuasi Mantan Pejabat

Selain delapan aset yang telah diamankan, menurut Linda Purnama dalam waktu dekat ada lima rumah jabatan dibawah Dinas Koperasi dan UMKM akan dieksekusi karena putusan sudah inkrah dan Pemprov menang dalam pengadilan.

"Memang sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Naker, Ignasius bahwa dalam melakukan penertiban aset-aset Pemprov baik yang dikuasi oleh mantan pejabat maupun masyarakat kita didampingi oleh Korsupgah KPK," tambahnya.

Aset yang ditertibkan tidak hanya rumah dinas, tapi meliputi semuanya, tanah, bangunan dan lainnya.

Pihaknya berusaha dalam waktu secepatnya akan tertibkan aset dari penguasaan pihak lain. Saat ini sedang berproses dalam menertibkan aset yang ada sesuai arahan Gubernur Kalbar.

Lanjut ditegaskannya aset yang tercatat pada pemerintahan wajib diamankan dan dijaga.

Pemerintah Provinsi Kalbar tegas disebutnya dalam menertibkan aset-aset yang ada, bagi mantan pejabat yang masih menempati aset pemerintah diharapkan bisa menyerahkan secara sukarela tanpa adanya paksaan saat eksekusi.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved