Gencarkan Transaksi Non Tunai, Nursyam Minta Desa Tertib Kelola Dana Desa

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya Nursyam Ibrahim menuturkan tata cara pengelolaan

Gencarkan Transaksi Non Tunai, Nursyam Minta Desa Tertib Kelola Dana Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/BELLA
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Nursyam Ibrahim, Kamis (18/04/2019) 

Gencarkan Transaksi Non Tunai, Nursyam Minta Desa Tertib Kelola Dana Desa

KUBU RAYA - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya Nursyam Ibrahim menuturkan
tata cara pengelolaan keuangan desa harus menjadi perhatian penting bagi seluruh unsur desa guna membangun pemerintahan desa yang baik.

"Harus dikelola secara detail, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa," ujarnya, Senin (14/10/2019).

Menurutnya, dalam mengelola keuangan desa harus tertib administrasi sesuai aturan yang telah berlaku.

Tahun 2019 ini, sebanyak 28 desa telah mengimplementasikan transaksi nontunai. Nursyam menambahkan 2020 mendatang akan bertambah menjadi 90 desa yang menggalakkan transaksi tersebut.

Baca: Wali Kota Edi Kamtono Pastikan Sistem Beli BBM di SPBU Normal! Ungkap Kendala Uji Coba Non Tunai

Baca: GEJOLAK Pembelian BBM Non Tunai! Wali Kota Pontianak Cabut Kebijakan, Pengamat: Sangat Disayangkan

Baca: Pengamat Ekonomi Minta Pemkot Konsisten dengan Kebijakan Non Tunai Pembelian BBM

"Tahun 2020 pekan pertama bulan Januari, dana desa telah siap ditransfer ke masing-masing desa," ucapnya.

Terkait pencairan dana desa di bulan Maret, April dan Mei. Nursyam menyatakan sudah tidak ada lagi. Namun mengimbau dalam pelaksanaan musyawarah desa harus direncanakan dengan matang dan baik tahun 2020.

Nursyam pun menegaskan, 60 desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, 16 November mendatang. Terlebih dahulu harus menyusun perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Kemudian, juga menyusun Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes) sebagai turunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes) kepala desa sebelumnya harus menjadi dasar untuk menyusun RKPDes tahun 2020.

"Bagi 60 desa yang mengikuti pilkades serentak harus segera menyusun RPJMDes untuk periode kepala desa yang baru menyesuaikan RPJMD Bupati Kubu Raya terpilih 2019-2024," imbuhnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Penulis: Septi Dwisabrina
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved