Pemkab Sintang Usulkan 28 Desa Sadar Hukum ke Kemenkumham

Pemerintah Kabupaten Sintang kembali mengusulkan 28 desa untuk masuk dalam program Desa Sadar Hukum program Kementrian Hukum

Pemkab Sintang Usulkan 28 Desa Sadar Hukum ke Kemenkumham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/AGUS PUJIANTO
Kasubag Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Setda Sintang, Ida Suryanti 

Pemkab Sintang Usulkan 28 Desa Sadar Hukum ke Kemenkumham

SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang kembali mengusulkan 28 desa untuk masuk dalam program Desa Sadar Hukum program Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-Ham).

Pada tahun 2014 silam, ada 28 desa lain yang sudah ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum.

Kasubag Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Setda Sintang, Ida Suryanti mengatakan 28 desa yang diusulkan ke Kemenkum-Ham dipilih dari dua desa per satu kecamatan.

“Hanya ada satu kelurahan yang kami usulkan. Dari 28 desa setiap kecamatan kita pilih dua desa,” ungkapnya.

Pada tahun 2014 silam, ada 28 desa di Kabupaten Sintang yang sudah ditetapkan menjadi Desa Sadar Wisata.

Menurut Ida, 28 desa yang baru diusulkan tahun ini sulit untuk bisa lolos seleksi. Sebab, kriterianya sangat jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Baca: Pelajar SMAN 1 Wakili Sintang Ikuti Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi

Baca: Gelar Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum, Ini Penjelasan Pemda

Baca: Pemda Kapuas Hulu Sosialisasi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

“Sangat banyak sekali syarat dan kriteria agar lolos dan ditetapkan menjadi desa sadar hukum. Tapi yang penting, kita di sini lebih pada motivasinya. Desa yang kita usulkan hanya dilihat dari tingkat kesadaran hukumnya. Kriteria pertama yang dilihat, apakah desa memiliki kelompok atau keluarga sadar hukum,” kata Ida.

Kriteria lainnya, dilihat juga apakah di desa yang diusulkan ada penyuluh hukum atau tidak. Penyuluh hukum kata Ida tidak harus ada tenaga profesional yang ditugaskan, tetepi orang yang punya iktikad baik memberikan pencerahan hukum walaupun orang itu dari masyarakat sendiri.

“Kemudian ini yang kita tidak ada sampai sekarang, paralegal. Ini harus sertifikasi. Di sintang belum ada satupun paralegal desa, sedangkan itu menjadi syarat, kita tidak tahu apakah kita akan lolos semua atau tidak, tergantung dengan data yang kita isi,” ungkap Ida.

Kriteria tahun ini dinilai Ida sangat sulit terpenuhi. Mengingat, semua desa yang diusulkan, tidak semuanya sesuai dengan kriteria. “Kriteria lainnya, dilihat juga dari segi pendidikan. Misal ada anak tidak sekolah di usia sekolah. Terus, dari perkawinan, apakah ada yang kawin di bawah umur, terus dicatat atau tidak di KUA. Banyak sekali,” jelasnya.

Apabila ada desa yang lolos dan ditetapkan Desa Sadar Hukum oleh Kemenkum-Ham, ada reward yang diberikan. Penghargaan bisa berupa prasasti, piagam dan bantuan lainnya. “Dari bupati juga dapat pembinaan, satu desa 2 juta, hanya sekali saja,” tukasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved