Hingga Oktober 2019, PN Ketapang Tangani 495 Perkara Pidana

Sejak Januari hingga Oktober 2019 Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menangani sebanyak 495 perkara pidana dan perdata.

Hingga Oktober 2019, PN Ketapang Tangani 495 Perkara Pidana
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ilustrasi-Kapolres Mempawah, AKBP Didik Dwi Santoso, saat menunjukkan barang bukti yang diamankan dari seorang residivis bandar sabu bernama Kok Tjhun Fo alias Apo (kiri) dan seorang tersangka tindak pidana narkotika bernama Acan, Kamis (10/10) pagi. 

Hingga Oktober 2019, PN Ketapang Tangani 495 Perkara Pidana

KETAPANG - Sejak Januari hingga Oktober 2019 Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menangani sebanyak 495 perkara pidana dan perdata.

Dari total perkara masuk, 486 diantaranya diminutasi atau pemberkasannya sudah diputus baik yang telah atau belum berketetapan hukum tetap.

Humas PN Ketapang, Hendra Wardana menjelaskan, keseluruhan perkara yang ditangani tahun 2019 ke Pengadilan termasuk sisa perkara tahun 2018 berjumlah 122. Kesemua sisa perkara tersebut sudah diselesaikan tahun 2019.

“122 perkara tahun 2018 sudah selesai. Saat ini PN tinggal konsentrasi menyelesaikan perkara tahun 2019. Adapun rasio penanganan perkara sendiri yaitu 80 persen,” jelas Hendra kepada Tribun, saat diwawancarai Jum’at (11/10/2019) di kantornya.

Baca: Peningkatan Kompetensi Bidan, Jadi PR Bagi Pengurus IBI Cabang Ketapang Periode 2018 - 2023

Baca: Lakukan Tindak Pidana Curanmor, Seorang Pemuda Ditangkap Anggota Polsek Manis Mata

Hendra melanjutkan, secara keseluruhan perkara yang ditangani didominasi kasus pidana. Sedangkan perdata, hingga sekarang PN menerima pengajuan kurang lebih 40 perkara.

“Sedangkan untuk perkara yang menjadi perhatian publik tahun 2019 seperti kasus PT Laman Mining dan ITE,” timpalnya.

Terhadap sejumlah perkara masuk, pihaknya menargetkan semaksimal mungkin menyelesaikan akhir tahun 2019. Menurutnya, hal demikian sesuai instruksi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

“Intruksi MA paling lama lima bulan sejak perkara masuk sudah harus diselesaikan. Kalaupun ada penanganan diatas lima bulan, itu merupakan perkara yang pembuktiannya agak sulit, misalnya kalau perdata dari pihak penggugat saksinya jauh dan pertimbangan lainnya,” ungkapnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved