Sinergitas Pemerintah dan DKP Diperlukan Untuk Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan di Daerah

Kompleksnya aspek yang terkait dengan ketahanan pangan ini menghendaki keterlibatan dan tanggung jawab banyak pihak.

Sinergitas Pemerintah dan DKP Diperlukan Untuk Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan di Daerah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YA' M NURUL ANSHORY
Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Mempawah bersama seluruh pihak terkait guna membahas strategi dan solusi dalam mengatasi semua permasalahan ketahanan pangan yang ada di daerah pada Rabu (9/10) kemarin. 

Sinergitas Pemerintah dan DKP Diperlukan Untuk Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan di Daerah

MEMPAWAH - Masyarakat Kabupaten Mempawah tentunya ingin hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhnya pasokan pangan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah.

Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, mewakili Bupati Mempawah, Hj Erlina selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan kondisi stabilitas pangan di daerah.

Oleh sebab itulah, perlu adanya sinergitas yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Kabupaten untuk mengatasi masalah yang ada saat ini.

Baca: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Terus Programkan 100 Sertifikat Tanah Bagi Nelayan

Baca: VIDEO: Penjelasan Martinus Sudarno Terkait Ketahanan Pangan di Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2018

Hal itu disampaikan Muhammad Pagi ketika membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Mempawah bersama seluruh pihak terkait guna membahas strategi dan solusi dalam mengatasi semua permasalahan ketahanan pangan yang ada di daerah pada Rabu (9/10/2019) kemarin.

Muhammad Pagi mengatakan, pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia.

Oleh sebab itu kata dia, tuntutan pemenuhan pangan merupakan pemenuhan hak asasi setiap individu yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan yang secara tidak langsung akan memengaruhi kualitas suatu bangsa.

"Sejak dulu, masalah pangan merupakan hal yang prioritas untuk kita tangani. Dengan disahkannya undang-undang nomor 18 tahun 2012 yang merupakan revisi dariundang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan maka ketahanan pangan menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," tuturnya.

Kompleksnya aspek yang terkait dengan ketahanan pangan ini menghendaki keterlibatan dan tanggung jawab banyak pihak.

Sehubungan dengan hal itu kata Muhammad Pagi, dibentuklah Dewan Ketahanan Pangan pada berbagai tingkatan Pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholder baik Pemerintah maupun swasta serta masyarakat.

Halaman
123
Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved