Pengamat Nilai Perekrutan Badan Ad Hoc Bawaslu Perlu Evaluasi

Jadi memang perlu ada sebuah strategi yang menurut saya masiv melibatkan partisipasi semua pihak atau yang disebut pengawasan partisipatif.

Pengamat Nilai Perekrutan Badan Ad Hoc Bawaslu Perlu Evaluasi
TRIBUN PONTIANAK / RIDHO PANJI PRADANA
Pengamat Politik Untan, Jumadi 

News Analysis
Pengamat Politik Untan
Jumadi, Ph.D

Pengamat Nilai Perekrutan Badan Ad Hoc Bawaslu Perlu Evaluasi

PONTIANAK - Pengamat Politik Untan, Jumadi, Ph.D menilai perlu adanya evaluasi dalam perekrutan badan Ad Hoc Bawaslu untuk Pilkada 2020.

Berikut penuturannya.

Kita mesti melihat hasil dari pemilu 2019 yang lalu.

Baik pileg maupun pilpres.

Baca: Masyarakat Diminta Ramai Daftar Badan Ad Hoc Bawaslu

Baca: Ruhermansyah Tegaskan yang Minta Cap Kopi Dipastikan Tidak Lolos Perekrutan Panwaslu

Jadi memang tingkat pelanggaran menurut saya masih menjadi masalah.

Kedua, terkait dengan integritas kapasitas dan keberanian penyelenggara, Bawaslu yang terbawah, oleh karena itu menurut saya penguatan itu penting untuk pilkada.

Jadi memang perlu ada sebuah strategi yang menurut saya masiv melibatkan partisipasi semua pihak atau yang disebut pengawasan partisipatif mesti didorong semaksimal mungkin.

Karena memang saya lihat ada apatisme, kemudian ada sikap yang permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran itu.

Bawaslu mesti mendobrak masalah itu.

Ini penting menurut saya sehingga hasil pilkada yang akan datang minim dari bentuk pelanggaran dan kecurangan, apalagi Bawaslu punya kekuatan di UU nomor 7, punya kapasitas kewenangan yang memadai untuk melakukan tindakan.

Menurut saya pencegahan secara dini harus dilakukan, edukasi, kemudian sosialisasi dan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk menimalisir bentuk kecurangan.

Sebenarnya di Kalbar kita sudah bisa memetakan, daerah mana saja yang rawan, kemudian politik identitas, money politik, dan penggunaan media sosial, itukan fenomena umum yang terjadi di Kalbar.

Ujung tombak sebenarnya kaitan dengan rekrutmen Bawaslu Kabupaten Kota.

Persoalan yang mendasar di Kabupaten Kota hingga ke bawahnya.

Oleh karena itu mestinya rekrutmen ditingkat bawah mesti diperbaiki.

Evaluasi menyeluruh berdasarkan hasil pemilu 2019 yang lalu.

Sehingga, mereka sebagai fungsi pengawas bisa menunjukan eksistensi, peranan dan fungsinya.

Bukan justru menjadi bagian atau pemain, karena dilevel bawah justru pengawas juga pemain, jangankan integritas, netralitas mereka dipertanyakan.

Itu yang mestinya jadi konsen.

Bawaslu mesti ekstra dalam perekrutan ditingkat bawah, karena kredibilitas dan kepercayaan orang terhadap Bawaslu menjadi rendah sehingga sikap permisif muncul. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved