KPU Sintang Tetapkan Jumlah Dukungan Minimum Khusus Calon Perorangan 20 Oktober

Pada bulan yang sama juga kita sudah mulai sosialisasi, rekurtmen badan adhoc, sosialisasi hari pencoblosan, sampai 19 September 2020

KPU Sintang Tetapkan Jumlah Dukungan Minimum Khusus Calon Perorangan 20 Oktober
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ AGUS PUJIANTO
Ketua KPU Sintang, Hazizah 

KPU Sintang Tetapkan Jumlah Dukungan Minimum Khusus Calon Perorangan 20 Oktober 

SINTANG -Tujuh Kabupaten di Kalbar akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak, termasuk pada 2020 mendatang.

Komisi Pemihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dan Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk mensukseskan agenda lima tahunan dengan menandatangani NPHD pada 30 September lalu.

Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan masa akhir jabatan kepala daerah berakhir pada 17 Februari 2020.

Baca: DPC Pontianak Inginkan OSO Kembali Nahkodai Hanura

Baca: Kondisi Terkini Menkopolhukam Wiranto Pasca Ditusuk, Dokter Beberkan Luka di Perutnya, Ngeri!

Pemungutan dan perhitungan suara di TPS akan dilakukan pada 23 September 2020.

“Tanggal 26 Oktober nanti penetapan jumlah dukungan minimum khusus calon perseorangan. Penyerahan bulan November. Pada bulan yang sama juga kita sudah mulai sosialisasi, rekurtmen badan adhoc, sosialisasi hari pencoblosan, sampai 19 September 2020,” beber Hazizah.

Saat ini, kata Hazizah sudah dimulai tahapan Pilkada 2020. Ada dua tahun persiapan sebelum hari pencoblosan dan penetapan pemenang Pilkada.

Pemkab Sintang juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,2 miliar untuk mensukseskan agenda pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Tahapan sekarang sudah kita mulai, sosialisasi untuk mempersiapkan anggaran karena setelah penandatangan NPHD minimal pencarian 14 hari setelah penandatangan, kita mendapatkan 500 juta, untuk tahapan awal penyiapan, persiapan,” kata Hazizah.  

Sejauh ini Hazizah mengaku belum ada hambatan yang berarti dalam proses kesiapan Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Karena kita masih dalam proses penganggaran, regulasi saja hambatannya. Karena kita serempak, KPU kabupaten kan sifatnya teknis, sekarang masih diwacanakan untuk undang- undang tentang Pilkada masih ada ada revisi. Sehingga kami juga masih menunggu termasuk PKPU, termasuk pencalonan,” ungkapnya.

 Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved