Edih Mulyadi Sampaikan Kinerja APBN Kalbar

Pagu dan realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019.

Edih Mulyadi Sampaikan Kinerja APBN Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/Rizki Fadriani
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, di Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, pada Kamis (10/10/2019) 

Edih Mulyadi Sampaikan Kinerja APBN Kalbar

PONTIANAK - Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Edih Mulyadi sampaikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah Kalimantan Barat di tahun 2019, sebesar 14,98 triliun.

Ia menyampaikan dalam kurun waktu lima tahun, trend pertumbuhan pagu dan realisasi total APBN Kalbar cenderung meningkat hingga di tahun 2019, Kamis (10/10/2019).

Pagu dan realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 ini.

Baca: Penyerapan APBN Kalbar Sudah Melampaui Target

Baca: Sutarmidji : Perlu Penghematan dan Pengaggaran Terarah Terkait APBN

Selain itu, ia turut informasikan jika realisasi pendapatan dan hibah sampai dengan Triwulan tiga 2019, sebesar 5,29 triliun, dan realisasi belanja negara sebesar 8,42 triliun, ini menyebabkan adanya defisit sebesar 3,13 triliun.

Pada tahun anggaran 2019, fungsi layanan umum memiliki dana yang terbesar, yakni 5,553 triliun dari sebelas fungsi kepemerintahan. Setelah layanan umum, fungsi ekonomi memiliki dana 2,347 triliun, lalu fungsi pendidikan sebesar 2,272 triliun, dan ketertiban keamanan sebesar 1,565 triliun.

Alokasi dana desa di Provinsi Kalbar tahun 2019, sebesar 1,99 triliun dan sampai dengan triwulan tiga 2019, telah disalurkan ke 2031 desa sebesar 1,25 triliun atau 62,81 persen. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019 sebesar 2,61 triliun.

Edih mengatakan, informasi mengenai APBN di Kalimantan Barat, harus di sebar luaskan dan dibuka, agar masyarakat dapat mengetahui kinerja dari APBN.

"Informasi mengenai APBN yang saya cermati dan saya amati selama di Kalimantan Barat ini, mungkin perlu dibuka informasinya lebih tepat ataupun lebih dekat kepada masyarakat karena saya yakin ini adalah bentuk dari akuntabilitas publik yang publik harus tahu bagaimana kinerja APBN," ungkapnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Rizki Fadriani
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved