Terkait Pertambangan di Kalbar, Sutarmidji akan Surati Menteri ESDM

Kenapa demikian setiap tahun 4 perusahaan pertambangan dapat konsesi untuk mengekport bauksit 18 sampai 20 juta ton tiap tahun.

Terkait Pertambangan di Kalbar, Sutarmidji akan Surati Menteri ESDM
TRIBUNPONTIANAK/Muzammilul Abrori
Gubernur Kalbar Sutarmidji 

Terkait Pertambangan di Kalbar, Sutarmidji akan Surati Menteri ESDM

PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan kedepan akan berupaya untuk membuat pertambang di Kalimantan Barat.

Ia mengaku sejauh ini Pemerintah Daerah Kalbar diperlakukan tidak adil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM).

Kenapa demikian setiap tahun 4 perusahaan pertambangan dapat konsesi untuk mengekport bauksit 18 sampai 20 juta ton tiap tahun.

"Provinsi kalau ditotalkan paling dapat sangat kecil tidak seimbang dengan yang harus kita tanggung nantinya dengan yang sudah dilakukan tambang, yang mengekporasi, ekpoitasi. Tapi reklamasi tidak ada ," ujar H Sutarmidji, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Senin (30/9/2019).

Baca: Profil Stefano Pioli Calon Pelatih AC Milan Setelah Marco Giampaolo, Langsung Bikin Marah Milanisti

Baca: VIDEO: Empat Unit Rumah Hangus Terbakar di Singkawang Timur

Ia mengatakan kemudian bagi hasil dengan pihak provinsi sangat kecil. Kedepan ia akan meminta kepada kementrian untuk setiap meter ton daerah mendapat 1 dollar.

"Kalau 20 juta harus bayar 20 dollar. Nantinya dari hasil pembayaran kita akan arahkan seluruhnya ke infrastruktur dan tidak digunakan untuk hal lain.Harusnya seperti itu," jelas H Sutarmidji.

Ia mengatakan akan menyurati pihak Kementrian ESDM RI.

"Kalau tidak kita akan tetap kita masalahkan kalau perlu kita larang dia eksport. Biarpun diizin oleh pihak kementrian. Kementiran berikan izin tapi bagi hasil tidak jelas , itu bisa merugikan daerah. Kecuali kementrian mau bertanggung jawab kalau terjadi banjir, atau dampak negatif dari pertambangan itu," tambah H Sutarmidji.

Namun jika mereka setuju juga harus membuat surat persetujuan. Jika mereka tidak mau tambang tersebut dihentikan saja. Ia menjelaskan ini bukan masalah investasi tapi masalah daerah.

"Sekarang di Siduk saja karena sudah banyak lahan tambang sering banjir di daerah yang sudah ditambang itu, Karena reklamasi lahannya tidak ada," ujarnya.

Lalu ia juga mempersilahkan pihak aparat hukum untuk menindak seandai nya inspektur tambang ada bermain.

Ia mengatakan kalau masalah perizinan biasanya kalau untuk masalah izin perkebunan diberi langsung oleh kabupaten , kalau HTI dari Kementrian , untuk Tambang lebih banyak pada kementrian ESDM.

"Kita akan tertibkan karena banyak lahan di kuasai tapi tidak dilakukan reklamasi dan banyak sekali pemerintah di rugikan," pungkasnya. (Ang)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved