Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Menunjukkan Kedaulatan Negara

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai pelelangan kapal asing yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan jalan kelua

Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Menunjukkan Kedaulatan Negara
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Menteri Susi saat memimpin penenggelaman kapal di Perairan Tanjung Datu Kabupaten Mempawah, Minggu (6/10). 

Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Menunjukkan Kedaulatan Negara

PONTIANAK - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai pelelangan kapal asing yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan jalan keluar yang ideal dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.

Susi juga menyatakan penenggelaman kapal pencuri ikan menunjukkan kedaulatan negara, dan menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian ikan. Selain itu, penenggelaman kapal juga menimbulkan efek jera.

"Kalau lelang, menang dengan Rp 2 Miliar, bisa dibeli lagi oleh sindikat mereka. Itu (nilainya) kecil buat mereka," ujar Susi saat penenggelaman kapal di perairan Tanjung Datu Kabupaten Mempawah, Minggu (6/10).

Terlebih, lanjut dia, kapal asing yang berlayar untuk menangkap ikan secara ilegal, biasanya dalam jumlah besar. Setiap trip rombongan bisa mendapatkan hasil tangkap ilegal senilai Rp 10 Miliar per kapal.

Sindikat kapal asing pencuri ikan yang kemudian menggunakan modus mengikuti lelang kapal. Sehingga, kata dia, nilai lelang dirasakan kecil dan membuka peluang bagi sindikat untuk memiliki kapalnya kembali.

Baca: Menteri Susi Pudjiastuti Punya Tato di Kakinya, Publik Gagal Fokus Lihat Gambar Tatonya yang Besar

Baca: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Jawab Tantangan Perang Gubernur Maluku Murad Ismail

Baca: KABINET BARU - Menakar Nasib Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, Retno LP Marsudi hingga Rini Soemarno

"Tahun lalu kita tangkap 10 residivis kapal. Kapal yang sudah kita tangkap dan hukum, ditangkap lagi oleh Satgas kita," ungkap Susi.

Kalau dihancurkan, menurut Susi, sindikat memerlukan waktu beberapa tahun lagi untuk membuat kapal baru. Susi juga meminta aparat penegak hukum tidak segan menghukum pelaku pencurian. Penegak hukum dapat memakai semua klausul yang bisa menjerat maksimal para pelaku.

Lebih lanjut, Susi mencontohkan pemerintah Vietnam sudah melarang nelayannya menggunakan trawl untuk menangkap ikan di wilayahnya. Hal itu dilakukan setelah stok ikan mereka menipis. Sedangkan stok ikan Indonesia masih lebih baik dari Vietnam.

Setiap Desember, kata Susi, lebih dari 2.500 kapal Vietnam meminta izin memasuki perairan Indonesia untuk berlindung dari badai.

Namun angka tersebut di lapangan bisa mencapai 5.000 kapal. Hal ini yang kemudian patut diwaspadai, karena ketika masuk ke perairan Indonesia, kapal-kapal tersebut bisa saja sambil melakukan illegal fishing di perairan Tanah Air.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved