Kisruh Air Asin, DPRD Pontianak Desak Wali Kota Copot Direktur PDAM

Anggota DPRD Pontianak, Lutfi Al Mutahar menilai jika direktur PDAM tidak bisa mengatasi kisruh air asin, baiknya segera dicopot Wali Kota.

Kisruh Air Asin, DPRD Pontianak Desak Wali Kota Copot Direktur PDAM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Anggota DPRD Pontianak, Lutfi Al Mutahar . 

Kisruh Air Asin, DPRD Pontianak Desak Wali Kota Copot Direktur PDAM

PONTIANAK- Anggota DPRD Pontianak, Lutfi Al Mutahar menilai jika direktur PDAM tidak bisa mengatasi kisruh air asin, baiknya segera dicopot Wali Kota.

"Air payau karena intrusi air laut yang terjadi di Kota Pontianak ini sudah merupakan cerita lama, seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Karena setiap tahun kan ini selalu terjadi setiap musim kemarau datang," katanya, Jumat (04/10/2019).

Air payau bahkan asin, lanjut dia, menyebabkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen.

Dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jelas dalam pasal 8 ayat 4a berisi bahwa konsumen punya hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Baca: Teknologi Nano Filtrasi Cocok Untuk Pengolahan Air Gambut Kalbar sebagai Air Baku PDAM

Baca: Edi Kamtono Harap Ada Teknologi Murah Pengolahan Air Gambut dan Air Asin Sebagai Air Baku PDAM

Terlebih, lanjutnya, Pemerintah Kota Pontianak juga telah menggelontorkan dana besar untuk membeli teknologi berupa pompa air.

"Jangan sampai yang disalurkan kepada masyrakat merupakan produk yang tidak sehat. Masyarakat yang membayar seharusnya bisa memperoleh produk terbaik, jangan kalau telat petugas PDAM sibuk nagih," jelasnya.

"Kalau payau dan asin begini gimana pertanggungjawaban pemerintah Kota Pontianak, seharusnya pemerintah memberi ganti rugi kepada masyarakat, memberikan konpensasi pembayaran misalnya. Ini masyarakat udah bayar PDAM, harus beli air galon lagi untuk kebutuhan konsumsi dan memasak sehari-hari," timpal Lutfi. (*)

Tidak hanya masyarakat umum yang terganggu, lanjut dia, pelaku usaha juga terganggu, misalnya perhotelan, dan tentu akan memberi citra buruk bagi pendatang yang baru hadir di Kota Pontianak.

"Jika memang direktur PDAM tidak bisa menanggulangi masalah ini seharusnya Wali Kota copot saja direktur PDAM sekarang, cari tenaga ahli yang bisa mengatasi masalah ini," terangnya.

Hal ini, kata dia, merupakan kewajiban pemerintah dan juga PDAM selaku perusahaan daerah untuk menyediakan produk yang baik bagi masyarakat selaku konsumen.

"Masa setiap tahun masyarakat disajikan air payau setiap tahunnya. Menurut saya Ini menjadi catatan buruk untuk pemerintah Kota Pontianak untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana bisa mendapat predikat pelayanan terbaik se-Indonesia jika air PDAM saja masik payau," tukasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved