Anggota DPRD Kalbar Tak Tepat Waktu Hadiri Paripurna Dinilai Tontonan Tak Mendidik

Para wakil rakyat yang tidak hadir, lanjutnya, memberi kesan miring kepada masyarakat saat kali pertama pasca pelantikan.

Anggota DPRD Kalbar Tak Tepat Waktu Hadiri Paripurna Dinilai Tontonan Tak Mendidik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Moderator Seminar Kebhinekaan Untan, Zainuddin Kismit  

Anggota DPRD Kalbar Tak Tepat Waktu Hadiri Paripurna Dinilai Tontonan Tak Mendidik

PONTIANAK- Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin Kismit menilai dengan pelaksanaan rapat paripurna perdana DPRD provinsi Kalbar cukup mengecewakan.

Para wakil rakyat yang tidak hadir, lanjutnya, memberi kesan miring kepada masyarakat saat kali pertama pasca pelantikan.

Tentunya, kata dia, hal ini menjadi sorotan publik karna DPRD Prov Kalbar memiliki wajah-wajah baru sehingga mestinya akan ada perbandingan yang lama dan yang baru baik dari kinerja, program, hingga hal seperti rapat-rapat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kalbar.

Baca: Rapat Paripurna Perdana DPRD Kalbar, Masih Ada Kursi yang Kosong

Baca: FOTO: Rapat Paripurna Perdana DPRD Kalbar Hanya Dihadiri 41 Anggota Dewan

"Meski sudah dilantik harusnya para legislatif kita memberikan contoh dan teladan yang baik dalam bekerja, harus disiplin dan menghargai forum rapat untuk kepentingan publik," katanya, Kamis (03/10/2019).

"Para legislatif sering bolos rapat, tidur, dan sebagainya saat bekerja itu telah menjadi tontonan publik yang tidak mendidik meski tidak keseluruhan seperti itu, tetapi harusnya di Kalbar mampu memberikan contoh yang baik, agar lembaga legislatif punya wibawa dimasyarakat," jelasnya.

Jangan sampai, kata dia, menjadikan kesibukan sebagai alasan karena hal tersebut merupakan konsekuensi saat telah diangkat sumpah.

"Kita mendorong ketua DPRD prov Kalbar yang baru mampu menjadikan lembaga tersebut sebagai lembaga yang transparan, berwibawa, dan memasyarakat, bisa saja setiap rapat untuk kepentingan publik menghadirkan media agar masyarakat tau mana wakilnya yg peduli dan tidak," tutur Zai.

Selain itu, lanjut dia, juga bisa melakukan bedah anggaran provinsi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan.

"Harapannya kinerja para anggota dewan di provinsi Kalbar mampu mempercepat pembangunan di daerah melalui program, regulasi, dan visi yang membangun karena waktu 5 tahun masa jabatannya jika tidak di maksimalkan maka kita akan menjadi daerah yang lambat dalam pembangunan di berbagai sektor," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved