KPU Buat Aturan Larang Penzina, Pemabuk dan Penjudi Maju Pilkada Serentak 2020

KPU Buat Aturan Larang Penzina, Pemabuk dan Penjudi Maju Pilkada Serentak 2020

KPU Buat Aturan Larang Penzina, Pemabuk dan Penjudi Maju Pilkada Serentak 2020
Tribun Timur
KPU Buat Aturan Larang Penzina, Pemabuk dan Penjudi Maju Pilkada Serentak 2020 

KPU Buat Aturan Larang Penzina, Pemabuk dan Penjudi Maju Pilkada Serentak 2020

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyebut, rancangan Peraturan KPU ( PKPU) yang melarang pemabuk, pezina, dan pejudi maju dalam Pilkada 2020 merupakan turunan dari Undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Kita ini kan hanya menuangkan dalam PKPU sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Bahwa kemudian secara detail itu ada dalam penjelasan Undang-undang," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca: Nota Kesepakatan Hibah Daerah Pilkada 2020 di Kapuas Hulu, Ini Penjelasan KPU

Pasal 7 huruf i Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota adalah yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya.

Larangan pencalonan seseorang dengan catatan perbuatan tercela, lanjut Evi, sebenarnya telah diatur dalam PKPU sebelum revisi, yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Hanya saja, dalam PKPU tersebut, tidak disebutkan secara rinci perbuatan asusila yang dimaksud.

Pasal tersebut, menurut KPU, justru berpotensi menjadi multitafsir dan banyak disalah artikan.

Oleh karenanya, KPU ingin membuat penegasan melalui PKPU revisi.

Halaman
12
Editor: Haryanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved