Atbah: Rasionalisasi Masih Terus Dilakukan

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan sampai saat ini pembahasan NHPD masih dan sedang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah

Atbah: Rasionalisasi Masih Terus Dilakukan
TRIBUNPONTIANAK/M Wawan Gunawan
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, saat memberikan sambutan pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pendidik PAUD di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Senin (30/9/2019). 

Atbah: Rasionalisasi Masih Terus Dilakukan

SAMBAS - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan sampai saat ini pembahasan NHPD masih dan sedang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah (Pemda) dan para penyelenggara pemilu.

"Terkait naskah perjanjian hibah daerah saat ini masih dilakukan pembahasan oleh TAPD dan DPRD beserta KPUD Sambas dan Bawaslu Sambas," ujarnya, Selasa (2/10/2019).

Atbah menjelaskan, jika pihaknya memang menemui kendala dalam penganggaran Pilkada Sambas.

Ia mengatakan, jika kendala itu terkait dengan besaran anggaran yang tak semua bisa dipenuhi oleh Pemda Sambas.

"Tentu dalam konteks melihat kemampuan apbd sambas ini sangat besar, dan jika dipenuhi apa adanya tentu kasihan sektor pembangunan lainnya di kabupaten sambas yang juga mesti kita batasi untuk mengatasi ini," ungkapnya.

Baca: Atbah Daftar Balon Bupati Sambas di PAN

Baca: Bupati Sambas Resmikan Tiga Masjid Sumbangan UEA

Namun demikian, Atbah mengatakan jika pihaknya akan dengan sebaik-baiknya melaksanakan rasionalisasi anggaran agar agar Pilkada Sambas bisa berjalan.

Dan juga pelaksanaan pembangunan di Sambas tetap bisa berjalan lancar.

"Dan ini menyedot cukup banyak anggaran, artinya ini akan mengurangi konsentrasi di pembangunan infrastruktur, pembiayaan OPD yang ada sudah sangat kita kurangi, belum lagi dengan biaya terkait hadirnya pegawai negeri sipil yang baru," jelasnya.

Sebelumnya, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sambas menganggarkan masing-masing Rp 57 Miliar untuk KPU dan Rp 21 Miliar untuk Bawaslu.

Atbah pun mengaku anggaran itu cukup besar untuk di tanggung sendiri oleh Pemda Sambas.

"Ini memang luar biasa dan saya fikir saat ini memang semua sedang dirasionalisasikan agar eksekutif merasa nyaman, legislatif merasa nyaman demikian juga KPU dan Bawaslu," tutupnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved