BEM REMA IKIP PGRI Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Segera Selesaikan Masalah Pendidikan

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) REMA IKIP PGRI Pontianak, Ansharudin mengatakan dalam momentum pelantikan DPRD

BEM REMA IKIP PGRI Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Segera Selesaikan Masalah Pendidikan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi (ARPD) Kalimantan Barat menggelar aksi damai, di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani,Pontianak, Rabu (10/10/2018) sekira pukul 13.00 WIB. Mereka mendesak DPRD Provinsi Kalbar untuk menyurati Gubernur Kalbar, Sutarmidji agar menjelaskan secara rinci terkait penundaan sejumlah proyek pembangunan. Sutarmidji menyatakan penundaan sejumlah proyek dilakukan untuk menutupi defisit anggaran yang mencapai 691 miliar rupiah. Aksi demonstrasi dari ARPD ini merupakan hari ke-3 yang mereka lakukan secara berturut-turut, pada tanggal 8 dan 9 Oktober massa mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Barat. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

BEM REMA IKIP PGRI Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Segera Selesaikan Masalah Pendidikan

PONTIANAK - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) REMA IKIP PGRI Pontianak, Ansharudin mengatakan dalam momentum pelantikan DPRD Provinsi Kalbar masih banyak hal yang harus diselesaikan.

Diantaranya permasalahan pendidikan.

Menurutnya pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu genereasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

Ia menambahkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

"Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik," ucap Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) REMA IKIP PGRI Pontianak, Ansharudin usia mengikuti AKSI mahasiswa di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, senin (30/9/2019).

Baca: VIDEO DRONE: Aksi Mahasiswa Menggugat DPRD Provinsi Kalbar

Baca: Erdi Abidin: Aksi Mahasiswa Karena Pemerintah dan Wakil Rakyat Tak Dengar Suara Masyarakat

Baca: Prodi Bahasa Inggris IKIP PGRI Pontianak Gelar Konferensi Internasional

Ia mengatakan dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab.

Namun hari ini menurutnya masih banyak ditemukan permasalahan pendidikan yang ada di daerah dan di kota-kota besar. Mulai dari pemerataan infrastruktur, kualitas, fasilitas, kurikulum, system pemerataan Pendidikan yang tidak kontekstual dan tenaga pengajar.

"Harusnya semua itu merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi karena merupakan element yang penting untuk menjadikan pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan banyak daerah lainnya, tanpa terkecuali Pulau Jawa juga menghadapi hal yang sama," imbuhnya.

Ansharudin juga mengatakan soal infrastruktur adalah permasalahan nasional. Dari Sabang sampai Merauke sama-sama sekolah rusak. Jadi Indonesia ini sebagian sekolah rusak.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved