KONTRAS, Sikap Dua Parpol Pendukung Pemerintahan Presiden Jokowi Soal Rencana Terbitkan Perppu KPK

KONTRAS, Sikap Dua Parpol Pendukung Pemerintahan Presiden Jokowi Soal Rencana Terbitkan Perppu KPK

Dua partai koalisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, PDI Perjuangan dan Nasdem, menunjukkan sikap yang kontras merespons Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sikap Jokowi ini menjawab tuntutan publik dalam sejumlah aksi yang memintanya membatalkan UU KPK versi revisi yang telah disahkan DPR pada 24 September 2019.

Merespons sikap Jokowi, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, jika Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK, maka Presiden tak menghormati DPR.

Baca: Jelang Pelantikan Anggota DPRD Landak Terpilih, Kapolres Landak Pimpin Gladi Bersih

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Fraksi Nasdem di DPR akan mendukung apa pun kebijakan Jokowi.

Mengapa kedua partai koalisi ini memberikan respons berbeda?

Sikap PDI-P "terbalik"

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi menilai sikap PDI-P terbalik.

Apa maksudnya?

Menurut dia, seharusnya PDI-P memberikan ruang yang lebih kepada Jokowi untuk menentukan sikap.

"Karena Jokowi adalah calon presiden yang diajukannya, dan kadernya pula," ujar Kuskridho Ambardi, yang biasa disapa Dodi, melalui pesan singkat, Minggu (29/9/2019).

Baca: HUT TNI ke-74, Kodam XII/Tpr Gelar Karya Bakti dan Baksos di Perbatasan