Wagub Kalbar: Inspektorat Berperan Sebagai Pendorong Perubahan

Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan mengatakan Inspektorat saat ini harus berperan sebagai pendorong perubahan

Wagub Kalbar: Inspektorat Berperan Sebagai Pendorong Perubahan
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wagub Kalbar H Ria Norsan di kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di Syailendra Ballroom Hotel Sunan, Solo Jawa Tengah, Rabu (25/9). 

Citizen Reporter
Humas Pemprov Kalbar
Rinto

Wagub Kalbar: Inspektorat Berperan Sebagai Pendorong Perubahan

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan mengatakan Inspektorat saat ini harus berperan sebagai pendorong perubahan yang jauh lebih baik serta sebagai aparat pengawas Interen Pemerintah (APIP) sangat di harapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam pengelolaan sumber daya organisasi.

Hal tersebut di sampai usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di Syailendra Ballroom Hotel Sunan, Solo Jawa Tengah, Rabu (25/9).

Acara yang berlangsung di salah satu Hotel ternama di solo di buka langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di dampingi Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri RI, Gubernur Jawa Tengah, Walikota Solo.

Dihadiri Wakil Gubernur, Wakil Walikota/Bupati, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia.

Baca: Wagub Ria Norsan: Temuan Kasus HIV AIDS di Kalbar dari 1993 sampai Juni 2019 Capai 11 Ribu Kasus

Baca: Tiga Perusahaan di Kabupaten Mempawah Disegel KLHK, Wagub Ria Norsan Pastikan Sanksi Berat Menanti

Baca: Wagub Ria Norsan: DPRD dan Pemda Kabupaten Mempawah Ibarat Suami Istri, Harus Seia Sekata

Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Pemerintah daerah diminta berperan aktif untuk melakukan aksi pencegahan korupsi dan melaporkan capaian aksi setap tiga bulan sekall melalui aplikasi pelaproran online.

"Komisi Permberantasan Korupsi(KPK) sebagai koordinator Sekretariat Nasional pencegahan korupsi menyelenggarakan berbagai agenda dan langkah strategis agar pencegahan korupsi, termasuk pelibatan unit kordinasi supervisi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

 

Dikatakannya, kordinasi dan supervisi di bidang pencegahan harus dipahami sebagai kerja kolaboratif antar semua elemen.

"Pemerintah daerah harus aktif, selain melaksanakan rencana aksi juga melakukan pelaporan sehingga semua yang dikerjakan bisa terukur," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved