Divpas Kemenkumham Sosialisasikan RUU Pas ke Untan dan IAIN Pontianak

Dalam paparannya Suprobowati menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu diadakan perubahan pada UU Pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995).

Divpas Kemenkumham Sosialisasikan RUU Pas ke Untan dan IAIN Pontianak
TRIBUNPONTIANAK/HADI SUDIRMANSYAH
Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Suprobowati menggelar sosialisasi dan diskusi terkait Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan bersama Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dan Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Pada Rabu (25/09) Kemarin. 

Divpas Kemenkumham Sosialisasikan RUU Pas ke Untan dan IAIN Pontianak

PONTIANAK- Menindaklanjuti arahan dari Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, dalam kegiatanteleconference (Selasa, 24/09).

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Suprobowati menggelar sosialisasi dan diskusi terkait Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan bersama Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dan Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Pada  Rabu (25/09) Kemarin.

Pada kesempatan bersamaan dalam kegiatan tersebut dilakukan di ruang rapat Dekan Fakultas Hukum Untan.

Suprobowati yang bertindak sebagai narasumber, bersama jajaran Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum Untan, Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. yang ikuti oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum Untan.

Baca: Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Sanggau, Kasus Narkoba Capai 212 Orang

Baca: 176 Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Bengkayang Lakukan Senam Bersama Pegawai Kanwil Kemenkumham

Setelah itu, kegiatan Sosialisasi dan Diskusi terkait RUU Pemasyarakatan juga digelar di IAIN Pontianak.

Hadir pula Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., MA yang juga didampingi Wakil Dekan I Rasiam, SE.I., MA, Wakil Dekan II Rusdi Sulaiman, S.Ag., M.Ag dan para mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Pontianak.

Dalam paparannya Suprobowati menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu diadakan perubahan pada UU Pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995).

Diantaranya, UU Pemasyarakatan dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dimasyarakat, UU Pemasyarakaan belum mengatur secara utuh kebutuhan pelaksanaan tuagas pemasyarakatan.

“Selain itu, masih terjadi kekeliruan pemahaman tentang definisi Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan dan tujuan yang akan dicapai dalam sistem Pemasyarkatan,” ucap Kadivpas menambahkan.

Halaman
12
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved