Pilkades Serentak Kubu Raya November Mendatang, Ireng Maulana: Harus Berpegang UU Desa dan Perda

Pengamat Politik yang juga akademisi Untan, Ireng Maulana menilai Pilkades Kubu Raya 16 November mendatang dapat berjalan lancar

Pilkades Serentak Kubu Raya November Mendatang, Ireng Maulana: Harus Berpegang UU Desa dan Perda
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Pengamat Politik Untan, Ireng Maulana MA

Pilkades Serentak Kubu Raya November Mendatang, Ireng Maulana: Harus Berpegang UU Desa dan Perda

KUBU RAYA - Pengamat Politik yang juga akademisi Untan, Ireng Maulana menilai Pilkades Kubu Raya 16 November mendatang dapat berjalan lancar, meskipun diselenggarakan serentak.

Namun, Ireng tak menampik, jika pilkades telah bergulir. Berbagai persoalan pun muncul, satu di antaranya sengketa perolehan suara yang akan menimbulkan gejolak di tingkat desa.

"Meskipun nanti sudah ada aturan yang menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Namun kita semua tetap berpegang kepada Undang-Undang (UU) desa serta Peraturan Daerah (Perda)," jelasnya kepada Tribun Pontianak, Senin (23/9/2019).

"Sebenarnya dilihat dari aturan main maupun secara teknis tentang pilkades sudah sangat jelas," ujarnya.

Menurut Ireng, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui perangkat desa yang bersangkutan tidak perlu menyiapkan langkah antisipatif terkait pilkades mendatang.

Baca: 45 Cakades Lolos Tes Tertulis, Pilkades Serentak Kubu Raya 16 November Siap 80 Persen

Baca: Seleksi Calon Kades Pada Pilkades Serentak di Kabupaten Sekadau

Baca: Polsek Lumar hadiri‎ Rapat Persiapan Pilkades

"Di level panitia, untuk pemilihan kepala desa. Saya pikir, mereka sudah sangat menguasai pelaksanaan pemilihan," jelasnya.

Lebih lanjutnya, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, yakni pilkades tidak mengacu kepada undang-undang pemilihan umum.

"Bahkan sudah di atur lengkap melalui undang-undang desa, sehingga harus di hindari jika keliru menggunakan aturan main yang mengatur tentang Pilkades," tegasya.

Pilkades merupakan bagian penting dari demokrasi langsung yang di praktikkan oleh masyarakat secara langsung juga. Sehingga, masyarakat dapat memverifikasi langsung rekam jejak calon kepala desa yang akan dipilih.

Kepala Desa yang di pilih sebagian besar memang pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat sedari awal. Bahkan, politik uang pun akan langsung bisa terdeteksi sejak awal dan dihentikan bahkan diberikan sanksi.

"Masyarakat lebih mudah tahu jika calon kepala desa hanya sekedar membual dalam kampanyenya atau calon tersebut memang kredibel dan cakap," pungkasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Septi Dwisabrina
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved