Hadiri Rakor Lintas Sektoral Penanggulangan Karhutla, Ini Harapan Kades Nanga Sepauk

Menurut Dwi Purnomo di Desa Nanga Sepauk sendiri perusahaan tidak memberikan kontribusi kepada desa.

Hadiri Rakor Lintas Sektoral Penanggulangan Karhutla, Ini Harapan Kades Nanga Sepauk

SINTANG - Satu di antara Kepala Desa di Kabupaten Sintang, Pjs Kepala Desa Nanga Sepau, Dwi Purnomo mendukung penuh rencana Pemkab untuk pengadaan lahan perkebunan.

Ungkapan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kabupaten Sintang, Senin (23/9/2019).

Dalam pertemuan itu, Dwi Purnomo, menyampaikan satu diantara solusi yang dapat diberikan terkait permasalahan ladang berpindah adalah dengan mengalihkan para peladang menjadi petani sawah bagi desa yang memiliki lahan untuk sawah, dan perkebunan seperti kebun palawija, jagung dan kedelai, sesuai potensi di desa masing-masing.

Tidak hanya itu ia juga meminta regulasi yang bisa mendorong percepatan pembangunan perekonomian desa sehingga masyarakat tidak terfokus lagi kepada ladang berpindah.

Baca: Kapolres Sebut 4 Perusahaan di Sintang Dalam Status Penyelidikan Kasus Karhutla

Baca: Jaga Situasi Kamtibmas, Kapolres Landak Rangkul Tokoh Adat

"Ketika warga dilarang membakar lahan harus ada kompensasi dari hal itu. Karena masyarakat kecil yang berladang adalah untk memenuhi kebutuhan hidup dalam ketersediaan stock pangan. Beda dengan pihak perusahaan yang membakar lahan untuk menambah produksi lahan yang bernampak kepada kekayaan pemilik perusahaan," ungkap Dwi Purnomo usai rapat koordinasi Karhutla yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Senin (23/9/2019).

Menurut Dwi Purnomo di Desa Nanga Sepauk sendiri perusahaan tidak memberikan kontribusi kepada desa.

"Kami sudah sering mengajukan program atau yang lainnya kepada perusahaan tapi selalu ditolak dengan alasan tidak adanya dana CSR. Contoh saja ketika kami mengajukan pengadaan parit batas desa, antara perkebunan dan desa agar sapi milik perusahaan tidak masuk ke pemukiman warga, kami ditolak dengan alasan harga sawit turun mereka tidak punya anggaran. Padahal seharusnya dana CSR itu sudah ada dan tidak terpengaruh harga sawit karena dampaknya jangka panjang," ungkap Dwi Purnomo

Namun untuk titik api atau hotspot, Dwi mengatakan desanya hanya memiliki beberapa titik dari jumlah titik api yang ada di Kabupaten Sintang.

Hal ini lantaran sudah tidak ada lagi lahan untuk warga desanya berladang karena sudah di penuhi dengan lahan perkebunan.

"Kalau titik api itu kemarin cuma ada dua dusun dan itu luasnya kecil. Karena desa kami ini sudah tidak memiliki lahan lagi untuk berladang. Semuanya sudah dipenuhi dengan kebun sawit milik perusahaan," tutup Dwi Purnomo.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved