DPP Gerindra Minta Penundaan Pelantikan, Ini Kata Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon

Fahrizal Siregar, SH, MH mengungkapkan jika pihaknya tentu akan menunggu panggilan dari Mahkamah Partai.

DPP Gerindra Minta Penundaan Pelantikan, Ini Kata Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon, Fahrizal Siregar, SH, MH . 

DPP Gerindra Minta Penundaan Pelantikan, Ini Kata Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon

PONTIANAK - Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon, Fahrizal Siregar, SH, MH mengungkapkan jika pihaknya tentu akan menunggu panggilan dari Mahkamah Partai. Hal ini menyusul permintaan penundaan pelantikan oleh DPP Gerindra.

"Kita sebenarnya menunggu surat panggilan dari Mahkamah Partai, Majelis Kehormatan Partai, ada tidak panggilan untuk kita menghadiri sidang terkait sengketa yang dilaporkan Hendri Makaluasc ke Mahkamah Kehormatan Partai," katanya, Minggu (22/08/2019) kepada Tribun.

Jika untuk menindaklanjuti surat permohonan penundaan dari DPP atau Dewan Kehormatan Partai, lanjut Fahrizal, pihaknya menunggu saja, apakah dalam legalitas ada tidak regulasi DPP bisa melakukan penundaan.

Baca: Kuasa Hukum Cok Hendri Minta Semua Pihak Fokus Pada Amar Putusan MK

Baca: Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon Bersyukur Kliennya Kembali Ditetapkan KPU Kalbar

"Kita juga menunggu, apakah ada sikap yang akan dikeluarkan Kemendagri, Gubernur dan KPU terkait pelantikan DPRD ini, dalam arti tindaklanjut dari surat itu seperti apa," jelasnya.

Namun, kata Fahrizal, jika merespon surat yang dikeluarkan DPP Gerindra, menurutnya sepatutnya tidak dilaksanakan.

"Sebenarnya kita merujuk UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan AD ART partai Gerindra, laporan ke Mahkamah Partai selambat-lambatnya dilaksanakan selama 60 hari, kalau merujuk dari surat yang dikeluarkan DPP Gerindra, laporan Hendri Makaluasc tanggal 6 Mei, berarti sudah lewat 60 hari, kita lihat lagi legalitas, sebenarnya semua kewenangan di partai, sebagai kader tentu mentaati aturan partai," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan jika kliennye tentu akan siap memberikan keterangan begitu ada surat dari Mahkamah Partai.

'Kalau ada panggilan kita siap hadir, lakukan pembelaan, apa yang didalam pernyataan Hendri Makaluasc dalam laporan ke Mahkamah Partai kita siap menanggapi berdasarkan UU, berdasarkan putusan MK," tukasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved