Persatuan Peladang Tradisional Dukung Penegakan Hukum Terhadap Pembakar Lahan

Pernilaian miring ini kemudian disambut protes oleh Persatuan Peladang Tradisional Kalbar dan sejumlah organisasi masyarakat sipil

Persatuan Peladang Tradisional Dukung Penegakan Hukum Terhadap Pembakar Lahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalbar, Yohanes Mijar Usman 

Persatuan Peladang Tradisional Dukung Penegakan Hukum Terhadap Pembakar Lahan

 SINGKAWANG -Pernyataan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji yang menilai Peladang bukan penyebab bencana kabut asap sebagaimana diberitakan media beberapa hari lalu mendapat apresiasi Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat.

Pernyataan jujur tersebut dinilai baru kali ini disampaikan Kepala Daerah di Kalimantan Barat.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi atas pernyataan Pak Gubernur yang tidak ikut-ikutan menuduh Peladang penyebab karhutla dan bencana asap,” tegas Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalbar, Yohanes Mijar Usman, Kamis (19/9/2019).

Lebih lanjut Mijar menilai pernyataan Gubernur menurutnya memahami dinamika yang dihadapi Peladang.

Baca: Sutarmidji Ajak Seluruh Komponen Daerah dan Pusat Bersama Sikapi dan Tangani Karhutla

Baca: Sutarmidji Bantah Tudingan Aktivitas Bertani Menjadi Penyebab Kabut Asap

Karena itu, Gubernur juga diminta untuk dapat memberdayakan Peladang ke depan selama kepemimpinannya dengan mau menghormati kearifan lokal yang selama ini mewarnai praktik bertani turun temurun masyarakat di komunitas seturut perintah Undang-undang. 

“Terhadap bencana asap yang diakibatkan kebakaran pada puluhan perusahaan sebagaimana diberitakan media merujuk rilis KLHK RI, tentu kami mendukung upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan di Kalimantan Barat saat ini. Dengan adanya penegakan hukum bagi perusahaan kami harapkan tidak ada lagi penilaian negatif sebagai penyebab karhutla,” tambah Mijar.

Temanggung Melona di Menukung, Kabupaten Melawi tersebut juga berharap agar penilaian yang sama, juga berani diungkapkan dengan jujur oleh para pejabat maupun Kepala Daerah di Kabupatan/Kota Kalimantan Barat. 

Sebagaimana diketahui, Wiranto selaku Menko Politik Hukum dan Keamanan RI, pada 13 September 2019 lalu dalam media menyampaikan tuduhan terhadap peladang yang dinilainya penyebab karhutla.

Pernilaian miring ini kemudian disambut protes oleh Persatuan Peladang Tradisional Kalbar dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, ormas maupun organisasi kepemudaan di Kalimantan Barat. (*)
 Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved