Pemprov Bersama Kapolda Tandatangani MoU Peningkatan SDM di Kalbar

"Kita mengubah image Satpam itu agar menjadi satu pekerjaan yang di perhitungkan orang, tentu mereka harus di bekali pelatihan- pelatihan," jelasnya.

Pemprov Bersama Kapolda Tandatangani MoU Peningkatan SDM di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Foto Gubernur Kalbar, H Sutarmidji bersama Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menandatangi MoU tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kalbar melalui Ketenagakerjaan, di Ruang Praja 1, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/9/2019). 

Pemprov Bersama Kapolda Kalbar Tandatangani MoU Peningkatan SDM di Kalbar

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji bersama Kapolda Kalbar Irjen Pol H Didi Haryono menandatangi MoU tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kalbar melalui Ketenagakerjaan, di Ruang Praja 1, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/9/2019).

"Kita ingin, Satpam itu betul-betul dididik sehingga bisa mengemban tugas pokok dan fungsinya. Jadi, jangan sampai orang yang belum mengikuti pelatihan Satpam di jadikan Satpam," kata H Sutarmidji saat MoU di Praja 1 Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, mengikuti pelatihan Satpam sebelumnya mereka mungkin tidak tau tanggung jawabnya yang bagaimana dan mereka perlu dilatih khusus kemudian posturnya gimana dan itu penting supaya mempunyai wibawa ketika bertugas.

"Kita mengubah image Satpam itu agar menjadi satu pekerjaan yang diperhitungkan orang, tentu mereka harus dibekali pelatihan- pelatihan," jelasnya. 

Baca: Kapolda Kalbar Ajak Seluruh Masyarakat Salat Istisqa, Berdoa Minta Hujan

Baca: Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan

Baca: Tiba di Ketapang, Kapolda Kalbar Pimpin Penyegelan Lahan Terbakar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Sekarang ini, masih kata Mantan Wali Kota Pontianak itu, Satpam-Satpam direkrut asal saja.

Termasuk dijajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dan nantinya akan di evaluasi, tampilan dan sebagainya.

"Tahun depan, saya pengen membuat satu lembaga, kalau BLK itu udah, kemarin saya usul ke Presiden yaitu pusat sertifikasi tenaga kerja, jadi nanti dinas tenaga kerja mengimpentarisir jenis-jenis pekerjaan yang bisa di sertifikasi," ujarnya.

Dijelaskannya, ketika mereka mengikuti sertifikasi tentu ada pelatihan pelatihan dan itu juga Pemprov akan bekerja sama dengan kepolisian, mungkin pelatihannya 10 hari baru disertifikasi.

"Sertifikasi ini sangat perlu, karena ada juga orang yang mempunyai ijazah formal tapi punya keahlian khusus dan itu juga harus di sertifikasi. Ini semua dalam rangka kita meningkatkan IPM," pungkasnya. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Anggita Putri
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved