Wakil Bupati Mempawah Sebut Izin Perusahaan yang Lahan Konsesinya di Terbakar Terancam Dicabut

"Kalau perusahaan, sesuai dengan komitmen Pemprov bisa dicabut izinnya. Kalau tidak begitu tidak bisa, banyak imbasnya nanti," ujarnya

Wakil Bupati Mempawah Sebut Izin Perusahaan yang Lahan Konsesinya di Terbakar Terancam Dicabut
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi bersama Forkopimda meninjau lokasi karhutla di lahan konsesi milik PT MAS di Kecamatan Jungkat, Senin (16/9/2019) kemarin. 

Wakil Bupati Mempawah Sebut Lahan Konsesi Terbakar Milik Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya Sesuai Kewenangan Pemprov

MEMPAWAH - Sedikitnya sudah ada tiga areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Mempawah milik korporasi yang di segel oleh tim gabungan Gakkum KLHK.

Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi mengatakan, perusahaan yang lahan konsesinya terbakar terancam dicabut izinnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Agar tidak ada lagi lahan konsesi yang terbakar di Kabupaten Mempawah, dia memastikan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada.

"Kalau perusahaan, sesuai dengan komitmen Pemprov bisa dicabut izinnya. Kalau tidak begitu tidak bisa, banyak imbasnya nanti, mulai dari ekonomi, kesehatan sampai pendidikan.Kita akan terus mengawal dan mengawasi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mempawah, jangan sampai ada indikasi pembiaran oleh mereka," ujarnya, pada Senin (16/9/2019) kemarin. 

Baca: Polres Mempawah Lakukan Penyelidikan di Tiga Lokasi Kebakaran Lahan Milik Perusahaan

Baca: Pemkab Mempawah Gelar FGD Bahas Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kendati kebakaran lahan milik perusahaan itu bukan disebabkan oleh mereka kata Muhammad Pagi, pihak perusahaan juga harus bertanggung jawab, sebab kalau tidak mereka juga akan merugi. Lebih jauh dia mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait karhutla yang terjadi di Kabupaten Mempawah.

"Kita sudah melakukan rapat evaluasi terkait karhutla di Kabupaten Mempawah, karena bisa kita lihat sendiri asap ini semakin hari semakin tebal. Kalau dibandingkan tahun 2018 lalu, tahun 2019 ini luas lahan terbakar naik, dari 600 hektar menjadi lebih dari 800 hektar, ini menjadi PR kita semua, agar serius menangani karhutla ini," katanya.

Muhammad Pagi mengatakan, ke depan, Pemerintah Daerah akan akan berupaya semaksimal mungkin agar karhutla di Kabupaten Mempawah menurun, "kita akan tekan bila perlu dibawah angka 400 hektar, bahkan sampai 0 hektar," imbuhnya. 

Baca: VIDEO: Wagub Kalbar Minta Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Bersinergi dengan Pemda

Baca: Siswa-siswi Komunitas DOF Dari SMKN 1 Mempawah Hilir Bagikan 1500 Masker Untuk Pengguna Jalan

"Kami akan melakukan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat berupa pembinaan, yang mana itu kita lakukan tidak hanya ketika terjadi kebakaran saja, tetapi, sebelum musim kemarau sudah kita lakukan tindakan," tambahnya.

Muhammad Pagi menegaskan, jika masyarakat yang sudah diberikan  sosialisasi, pembinaan-pembinaan tapi masih tidak mau mendengar dan mematuhi, maka akan diberikan tindakan tegas secara hukum yang berlaku, saat ini kata dia, Perbub sedang disusun, yang nanti akan dijadikan dasar melakukan penindakan.

"Kita akan menjadwalkan bulan Januari sampai Desember waktu pembinaan kepada masyarakat," ucapnya. Kemudian, kata dia, lahan-lahan yang sudah terbakar itu akan diupayakan bagaimana caranya agar menjadi lahan produktif.

"Tujuan kita supaya lahan yang terbakar itu dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebakaran bebas, apakah ke depan kita akan bekerjasama dengan perusahaan atau masyarakat," tandasnya. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved