Tiga Perusahaan di Kabupaten Mempawah Disegel KLHK, Wagub Ria Norsan Pastikan Sanksi Berat Menanti

Kendati perusahaan itu tidak sengaja membakar kata Norsan, sama saja pihak perusahaan tidak bertanggung jawab menjaga lahan mereka dari karhutla.

Tiga Perusahaan di Kabupaten Mempawah Disegel KLHK, Wagub Ria Norsan Pastikan Sanksi Berat Menanti
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YA' M NURUL ANSHORY
Api karhutla di Dusun Telayar, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, tetap menyala di mal hari, Selasa (6/8/2019) malam. 

Tiga Perusahaan di Kabupaten Mempawah Disegel KLHK, Wagub Ria Norsan Pastikan Sanksi Berat Menanti

MEMPAWAH - Tim gabungan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) telah menyegel 26 areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) milik perusahaan.

Termasuk 3 perusahaan diduga milik asing di Kalimantan Barat berdasarkan rilisnya pada Sabtu (14/9/2019) lalu. Dari total 29 perusahaan yang disegel oleh KLHK, 3 diantaranya adalah perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan daftar areal hutan dan lahan korporasi yang telah di segel oleh KLHK, tiga perusahaan yang areal konsesi nya terbakar di Kabupaten Mempawah adalah PT Muara Sungai Landak (MSL), PT Mandiri Andalan Sejahtera (MAS), dan PT SP.

KLHK telah menyegel lahan seluas kurang lebih 460 hektar di Kabupaten Mempawah, dengan rincian, lahan konsesi milik PT MSL terbakar seluas 30 hektar, PT MAS 60 hektar dan PT SP, 370 hektar. 

Baca: Wakil Bupati Mempawah Sebut Izin Perusahaan yang Lahan Konsesinya di Terbakar Terancam Dicabut

Baca: Polres Mempawah Lakukan Penyelidikan di Tiga Lokasi Kebakaran Lahan Milik Perusahaan

Lahan-lahan konsesi milik perusahaan tersebut diduga menjadi salah satu di antaranya penyumbang kabut asap di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Mempawah.

Menanggapi masalah itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan yang juga mantan Bupati Mempawah dua periode memastikan ketiga perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berat.

Hal itu kata Norsan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 39 Tanggal14 Juni 2019, dimana Pemerintah Provinsi sudah menetapkan sanksi kepada korporasi yang lahannya terbakar, baik itu disengaja ataupun tidak.

"Ada tiga perusahaan yang disegel itu (PT MSL, PT MAS, dan PT SP) kemudian sesuai dengan Pergub nomor 39 tanggal 14 Juni 2019 dimana Pemerintah Provinsi sudah memberikan sanksi, apabila perusahaan tersebut disengaja membakar dengan adanya bukti-bukti, maka selama lima tahun tahun tidak boleh mengelola lahan tersebut, dan segala biaya ditanggung oleh perusahaan tersebut," paparnya. 

Baca: Pemkab Mempawah Gelar FGD Bahas Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Baca: Siswa-siswi Komunitas DOF Dari SMKN 1 Mempawah Hilir Bagikan 1500 Masker Untuk Pengguna Jalan

Kendati perusahaan itu tidak sengaja membakar kata Norsan, sama saja pihak perusahaan tidak bertanggung jawab menjaga lahan mereka dari karhutla.

Oleh karena itu walaupun tidak sengaja tetap akan ada sanksi tidak boleh dikelola selama tiga tahun.

"Kalau tidak sengaja itu diberikan sanksi selama tiga tahun tidak boleh mengelola lahan perusahaan tersebut, dan segala akibat kebakaran ditanggung oleh perusahaan," timpalnya.

Jika dibandingkan dengan dampaknya yang berkepanjangan, sanksi yang diterapkan Pemerintah Provinsi terhadap perusahaan yang lahan konsesinya terbakar tidaklah sebanding dengan dampak berkepanjangan yang disebabkan oleh kabut asap.

Kemudian, seperti sudah tahu karakteristik wilayah di Kabupaten Mempawah, Norsan menjelaskan bahwa lahan terbakar milik PT MSL itu adalah hutan tanaman industri yang ada di Kecamatan Jungkat, dan PT Mas itu adalah konsesi perkebunan sawit yang juga ada di Kecamatan Jungkat. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved