Adiyani : Luas Lahan Terbakar di Kalbar Mencapai 25.900 Hektare

Untuk zin perkebunan masih menggunakan izin perkebunan. Disamping itu ada HTI dan HPA yang menjadi kewenangan Menteri.

Adiyani : Luas Lahan Terbakar di Kalbar Mencapai 25.900 Hektare
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kalimantan Barat, Adiyani 

Adiyani : Luas Lahan Terbakar di Kalbar Mencapai 25.900 Hektare

PONTIANAK - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalbar, Adiyani mengatakan sejauh ini Luas lahan yang terbakar di Kalbar mencapai 25.900 hektare mulai dari Juli sampai Awal September 2019.

Ia mengatakan saat ini DLH Kalbar sedang melakukan pendataan berapa lahan yang terbakar pada area konsesi dan berapa yang diluar area konsesi.

Sejauh ini sudah ada 133 perusahaan yang sudah diberikan peringatan oleh Gubernur Kalbar, 40 perusahaan yang disegel oleh KLHK, dan 17 perusahaan yang telah diberikan sanksi berdasarkan pergub.

Baca: Tangani Karhutla di Kalbar Habiskan Rp 1.6 Miliar

Baca: Tangani Karhutla di Kalbar Habiskan Rp 1.6 Miliar

Ia mengatakan untuk masalah pencabutan izin lahan harus sesuai dengan kewenangan.

"Kita sudah berikan zanksi admintratif pertama dengan melakukan teguran tertulis , paksaan pemerintah sudah dalam bentuk pergub , dan pembekuan izin dan pencabutan izin," ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, selasa (17/9/2019).

Ia mengatakan untuk pencabutan izin sendiri prosesnya tidak bisa langsung dicabut dan harus melalui proses yang merupakan sanksi adminstrasi dan yang boleh mencabut adalah yang memberi izin.

Ia mengatakan saat ini Gubernur sekarang lagi tahap membuat surat kepada Kabupaten kota yang mana perusahan itu berada di lokasi mereka untuk minta ditinjau lagi izinnya. Artinya apakah itu dibekukan atau di cabut atau seperti apa sanksinya .

" Untuk zin perkebunan masih menggunakan izin perkebunan. Disamping itu ada HTI dan HPA yang menjadi kewenangan Menteri. Saat ini saya sudah menyiapkan surat untuk menteri agar ditinjau ulang izinnya," ujarnya.

"Gubernur tidak punya kewenangan untuk mencabut dan inilah dilemanya menjadi gubernur dan semua mengharapkan Gubernud, padahal bukan dia yang memberikan izin," tambahnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved