PENGGELEDAHAN dan Penyitaan oleh KPK Kini Wajib Izin Dewan Pengawas

Dalam proses penyidikan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dapat melakukan penggeledehan dan penyitaan.

PENGGELEDAHAN dan Penyitaan oleh KPK Kini Wajib Izin Dewan Pengawas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
PENGGELEDAHAN dan Penyitaan oleh KPK Kini Harus Izin Dewan Pengawas 

PENGGELEDAHAN dan Penyitaan oleh KPK Kini Harus Izin Dewan Pengawas

KPK - Dalam proses penyidikan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dapat melakukan penggeledehan dan penyitaan.

Namun, berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru direvisi, penggeledehan dan penyitaan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas.

Sebelumnya, KPK tidak perlu meminta izin pada siapa pun untuk menggeledah dan menyita selama ada dugaan kuat serta bukti permulaan yang cukup.

Baca: Ramai-ramai Tolak Revisi UU KPK, Berikut Pernyataan Tokoh Mahasiswa Kalbar

Sementara itu, berdasarkan draf UU KPK yang baru disahkan dan diperoleh Kompas.com pada Selasa (179/2019), dalam Pasal 47 Ayat (1) diatur bahwa dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewan pengawas. 

Kemudian, pada Pasal 47 Ayat (2), dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin paling lama 1x24 jam sejak permintaan izin diajukan.

Selain penyitaan dan penggeledahan, dewan pengawas memilki kewenangn untuk memberikan izin tertulis terkait penyadapan.

Baca: SEPAK TERJANG Lili Siregar Wanita Berdarah Batak di Pimpinan KPK, Kekayaannya Paling Kecil

Berdasarkan Pasal 12B Ayat (1) UU KPK, penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari dewan pengawas.

Untuk mendapatkan izin dari dewan pengawas, pimpinan KPK mengajukan permintaan secara tertulis.

Dewan pengawas dapat memberikan izin penyadapan dalam waktu 1×24 jam.

Halaman
1234
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved