Maryadi Sirat Harap KPU Kalbar Jelaskan Kasus Duo Hendri Gerindra Kepada Publik

"Jangan sampai terlihat ketikpahaman tersebut bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu," tukasnya.

Maryadi Sirat Harap KPU Kalbar Jelaskan Kasus Duo Hendri Gerindra Kepada Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat

KPU Kalbar Diminta Untuk Menjelaskan Kasus Duo Hendri Gerindra Kepada Publik

PONTIANAK - Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat berharap agar KPU Kalbar dapat menjelaskan terkait kasus yang saling terkait antara Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon dari Gerindra Kalbar.

"terkait polemik penetapan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat kita menilai ada ketidak konsistenan KPU dalam memutuskan DPRD Provinsi Kalbar terpilih dapil sanggau-sekadau," katanya, Selasa (17/08/2019).

Ketidak konsistenan tersebut, lanjut dia, di tandai dengan suatu persoalan pemilu, yang seharusnya KPU konsisten dalam memutuskan siapa yang menjadi pemenang dan mendapat satu kursi dari partai Gerindra untuk DPRD provinsi Kalimantan barat.

Kejadian ini menurutnya memperlihatkan, bahwa KPU menggunakan dua keputusan, pertama keputusan MK dan yang kedua keputusan Bawaslu RI. 

Baca: Kuasa Hukum Cok Hendri Minta Semua Pihak Fokus Pada Amar Putusan MK

Baca: Bawaslu Akan Laporkan KPU Kalbar ke DKPP, Buntut Kasus Duo Hendri Gerindra

Yang lebih parah lagi, kata dia, kedua keputusan tersebut sama-sama diakui oleh KPU yang dibuktikan dengan dua keputusan KPU provinsi yaitu penetapan pasca putusan MK dan penetapan pasca putusan bawaslu RI dengan dua orang yang berbeda sebagai pemenangnya.

"KPU Provinsi Kalimantan Barat harusnya paham mana yang secara legalitas lebih kuat untuk menetapkan siapa pemenangnya, bukan malah menunjukkan ke plin-planannya di publik yang menimbulkan banyak pertanyaan baik partai yang mendapatkan kursi maupun masyarakat," jelasnya.

Wajar, ungkap Yadi, ketika hari ini timbul kebingungan di masyarakat terkait keputusan KPU Provinsi Kalbar tersebut.

Baca: Kuasa Hukum Cok Hendri Ramapon Bersyukur Kliennya Kembali Ditetapkan KPU Kalbar

Baca: Tutup Jambore Lingkungan Hidup, Hendri: Mohon Dukungan untuk Menghijaukan Kembali Eks Tambang Emas

"Tentunya KPU harus bertanggung jawab dengan menjelaskan kepada masyarakat mengenai keputusannya yang cenderung plin plan," jelasnya.

Selain itu, Pokja, ungkapnya, mendorong DKPP harus menindak lanjuti keputusan yang tidak lazim tersebut.

"Selain plin-plan dalam memutuskan, KPU juga melaksanakan pleno tertutup yang bertentangan dengan PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang harus dilakukan secara terbuka," terangnya.

Ia berharap KPU bisa bertanggung jawab terhadap penyelesaian polemik tersebut.

"Jangan sampai terlihat ketikpahaman tersebut bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu," tukasnya. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved