TRIBUNWIKI

Ini Sejarah Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati Pertama Hingga Perjanjian Belanda Dengan Kerajaan Selimbau

Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Selimbau

Ini Sejarah Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati Pertama Hingga Perjanjian Belanda Dengan Kerajaan Selimbau
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto dokumentasi masa zaman dahulu Kabupaten Kapuas Hulu 

Ini Sejarah Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati Pertama Hingga Perjanjian Belanda Dengan Kerajaan Selimbau

KAPUAS HULU - Berdasarkan Undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, maka pada tanggal 13 Januari 1953 terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau.

Bupati pertama yang menjabat adalah JC Oevang Oeray (1951-1955), berikut dilanjutkan oleh Anang Adrak (1955-1956).

Sekitar tahun 1823, Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Selimbau.

Baca: 3 Anggota DPRD Kapuas Hulu Demokrat yang Akan Dilantik

Perjanjian tersebut menegaskan kedaulatan dari Kerajaan Selimbau. Adapun isi dari perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut:

Tiada raja-raja yang lalu di air Hulu Kapuas dari Hulu Negeri Silat, yang lain dari Raja Selimbau dan Negeri Selimbau itulah yang ada bernama negeri dan raja yang berkuasa dari dahulu kala (berdaulat dan diakui).

Tiada raja-raja dan negeri yang lain di air Hulu Kapuas ada yang menerima kontrak lebih dahulu atau bersamaan dari Sri Paduka Government, melainkan Raja Selimbau yaitu pada zaman Pangeran Suma memegang tahta Kerajaan Negeri Selimbau, sebabnya yang lain tiada memiliki kekuasaan negara yang tiada raja dan kerajaan kedaulatan.

Baca: Lahir di Nanga Bunut, Ini Profil Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir

Pada masa Raja Selimbau menerima kontrak yang pertamanya dari Sri Paduka Government maka semuanya yang ada di Air Kapuas takluk di bawahnya di Negeri Selimbau, dan perintah Raja Negeri Selimbau, dan kontrak yang terberi di Selimbau (tercatat) pada tanggal 15 November 1823 atau 11 Rabiul Awal 1279 Hijriah.

Sebelum adanya kontrak dengan pemerintah Hindia-Belanda yang berkedudukan di Kota Sintang, wilayah Hulu Negeri Silat sebagian berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda.

Melalui kontrak yang tertuang dalam surat persaksian perang Raja Negeri Selimbau, maka tidak diragukan bahwa semua wilayah Kapuas Hulu takluk di bawah kekuasaan Raja Negeri Selimbau.

Halaman
123
Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved