Fraksi Gerindra Kritik KLHK, Bambang Haryo Soekartono: Pemerintah Gagal Atasi Karhutla

"Jadi tidak ada kata-kata bahwa hutan kita ini dibakar, tapi hutan kita terbakar akibat dari perawatan yang kurang baik dari KLHK," ujarnya.

Fraksi Gerindra Kritik KLHK, Bambang Haryo Soekartono: Pemerintah Gagal Atasi Karhutla
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. 

Fraksi Gerindra Kritik KLHK, Bambang Haryo Soekartono: Pemerintah Gagal Atasi Karhutla

JAKARTA - Pemerintah dinilai telah gagal dalam melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono saat menyampaikan interupsinya saat sidang paripurna DPR, berdasarkan rilis yang diterima Tribun Pontianak, Selasa (17/9/2019).

Dalam interupsi tersebut Bambang mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutuhan (KLHK) yang menurut dia telah gagal dalam melakukan pencegahan karhutla di Indonesia.

"Jadi tidak ada kata-kata bahwa hutan kita ini dibakar, tapi hutan kita terbakar akibat dari perawatan yang kurang baik dari KLHK," ujarnya.

Bambang mengatakan, hukum pidana penjara dan denda bisa diberikan kepada KLHK sebab dinilai telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawab. 

Baca: Walhi Kalbar Koreksi Data KLHK, Desak Tindak Tegas Perusahaan yang Lahan Konsesinya Terbakar

Baca: Tim Gakum KLHK Segel 26 Perusahaan, Empat Korporasi Tersangka

"Kementerian LHK sudah melanggar asas tanggung jawab negara terhadap lingkungan dan terancam hukuman pidana sesuai pasal 99 ayat 1 UU 32 tahun 2009 yaitu penjara 1-3 tahun dan denda Rp 3 miliar," paparnya.

Kemudian dia juga meminta pemerintah segera menangani masalah karhutla karena sudah banyak merugikan masyarakat, terlebih lagi asap sudah menyelimuti sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. 

Baca: Daftar Perusahaan di Kalbar yang Disegel KLHK Karena Lahan Konsesinya Terbakar

Baca: KLHK Segel 17 Lahan Perkebunan, Sutarmidji Minta Bupati Lebih Tegas

Bambang mengatakan, berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 48 ayat 1, pemerintah memiliki kewajiban menjaga hutan.

"Jadi akibat kebakaran ini berapa kerugian masyarakat, mulai dari transportasi jalan, kesehatan masyarakat juga masalah pariwisata yang sedang kita gaungkan," tegasnya. (*/Yak) 

Update berita pilihantribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved