Breaking News:

Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan

Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Pengendara melintas di Jalan Sutan Syahrir, Pontianak dengan┬áKondisi udara yang sangat tidak sehat akibat dari pencemaran kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2019). 

Selain itu, ada 15 perusahaan yang diberi sanksi administratif dengan dilarang memanfaatkan lahannya. Ia menegaskan serius menangani ini dan memberikan tindakan maksimal.

"Kite hanya sebatas mengusulkan dan selebihnya gubernur tidak diberikan kewenangan, sehingga kite buat aturan gubernur sendiri dan tahun depan akan membuat Perda," ucap Midji.

Tahun depan, akan disiapkan Perdanya, ia pastikan didalam Perda itu dimasukan biaya pemadaman Karhutla yang berada di konsesi lahan HTI atau perkebunan akan dibebankan pada perusahaan dimana titik api berada.

"Kemudian saye pastikan, seluruh peralatan, seluruh personel perushaaan untuk penanganan Karhutla harus tersedia sesuai standar," tegasnya.

Kemudian sebagai pengarah Badan Restorasi Gambut, ia akan mengevaluasi pekerjaan badan restorasi gambut. Karena selama ini pekerjaan sudah ada dikerjakan, tapi tidak ada dampak pengurangan Karhutla.

"Ini harus kita kaji kembali dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Ketika lahan gambut terbakar, ingin memadamkannya dengan air yang tanggung maka asap semakin pekat. Satu-satunya yang bisa menghilangkan asap kebakaran gambut hanya ujan tidak ada cara lain," ujar Midji.

Ia juga meminta Kayong, Ketapang, Kubu Raya, kepala daerahnya tetap berada ditempat. Apa yang terjadi terkait Karhutla harus ditangani secara maksimal, jangan dibiarkan.

"Ini saye bicare sebagai wakil pemerintah pusat yang ade didaerah," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved