Supir Truk Tolak Surat Edaran BPH Migas, Pertamina Kalbar: Baru Tahap Sosialisasi

Dan jika memang terjadi penyimpangan-penyimpangan, lanjut dia, harus dilaporkan dengan bukti yang jelas juga.

Supir Truk Tolak Surat Edaran BPH Migas, Pertamina Kalbar: Baru Tahap Sosialisasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Sales Executive BBM Industri Pertamina Kalbar, Nuriz Zaman 

Supir Truck Tolak Surat Edaran BPH Migas, Pertamina Kalbar: Baru Tahap Sosialisasi 

PONTIANAK - Terkait adanya aksi oleh ratusan supir dump truck yang menolak kebijakan surat edaran dari Kepala BPH Migas, Pertamina Kalbar angkat bicara.

Melalui Sales Executive BBM Industri Pertamina Kalbar Nuriz Zaman, mengatakan bahwa hal tersebut masih merupakan sosialisasi, belum sepenuhnya dilakukan. 

"Kita sudah berkomunikasi dengan kawan drum truk dan pemerintah, initinya memang saat ini kami dalam tahap sosialisasi. Jadi yang semua disampaikan sudah kita tampung, pelayanan kita kembalikan seperti normalnya. Yang jelas semua penyaluran dicatat. Kita butuh data," ujarnya, Senin (16/9/2019). 

Baca: BREAKING NEWS - Ratusan Supir Dump Truck Geruduk Kantor Gubernur

Baca: VIDEO: Ratusan Supir Dump Truck Mogok Kerja dan Datangi Kantor Gubernur

Dan jika memang terjadi penyimpangan-penyimpangan, lanjut dia, harus dilaporkan dengan bukti yang jelas juga.

"Dan ini semuanyakan dari BPH migas, jadi yang harus digaris bawahi bukan Pertamina yang menginginkan seperti ini," sambungnya. 

"Kami juga dari Pertamina hanya menjalankan perintah pimpinan kami di pusat, tidak punya kuasa apapun juga, masih dalam tahap sosialisasi. Penyaluran masih berjalan normal. Bedanya dicatat saja. Jadikan selama ini berjalan-jalan seperti biasa saja kan. Nah saat ini kita mau dicatat semua agar lebih detail dan kita bisa menyampaikan ke pusat disesuaikan," tuturnya lagi. 

Ditanya tentang pengawasan di setiap SPBU, ia mengatakan bahwa pihaknya selalu mengawasi dari CCTV.

Tetapi akan lebih efektif jika semua orang terlibat.

"Dari kami hal-hal yang tidak bisa tersorot, staf terbatas, di aparat juga terbatas," timpalnya.  

Baca: VIDEO: Suasana Aksi Para Sopir Dump Truk di Kantor Gubernur

Baca: BEM Poltesa Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar di Sambas

"SPBU kan banyak dan menyebar kemana-mana, akan lebih membantu sekali jika ada masyarakat yang mau peduli ngasi bukti yang jelas. Disampaikan ke kami. Dan itu kita berterima kasih sekali. Dikirim ke wa saja. Kan ada call centernya. Dan saat ini sudah banyak laporan yang masuk," katanya lagi. 

Untuk pengawasan distribusi ke SPBU, ia menyebutkan hal tersebut wewenangnya ada di aparat.

Kalau pihaknya apabila sudah ada laporan dam bukti yang jelas maka bisa menindak SPBU yang melakukan pelanggaran dengan tegas. 

"Dan hal itu yang kita inginkan, selama ini kan ada laporan secara lisan, susah kita gak bisa. Jadi kami menyepakati ada pelanggaran harus ada bukti yang jelas. Tindakannya paling parah diputuskan kontrak, atau dikurangi jatahnya," pungkasnya.

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak  

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved