Disnakertrans Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Disnakerintrans Kabupaten Kapuas Hulu bersama Lembaga dan Instansi terkait telah mengadakan rapat Koordinasi Pelayanan Penempatan

Disnakertrans Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Rapat Koordinasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Ruang Rapat Disnakerintrans, Selasa (10/9/19) kemarin. 

Disnakertrans Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

KAPUAS HULU - Disnakerintrans Kabupaten Kapuas Hulu bersama Lembaga dan Instansi terkait telah mengadakan rapat Koordinasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Ruang Rapat Disnakerintrans, Selasa (10/9/19) kemarin.

Kabid Ketenagakerjaan, Disnakertrans Kabupaten Kapuas Hulu, Subandi menyatakan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak warga negara Indonesia (WNI), untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa diskriminasi.

"Dalam era global, WNI bebas untuk melakukan migrasi, termasuk migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan dan pendekatan layanan migrasi ke luar negeri bagi seluruh masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/9/2019).

Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja migran ini sangat penting, karena sejarah membuktikan hampir sepanjang masa selalu saja ada masalah terkait pekerja migran.

Baca: Elly Nur Rahmad Remsi Jabat Ketua Dharma Pertiwi Daerah L

Baca: Disnakertrans Intens Sosialiasi ke Perusahaan Tentang Pentingnya Kepersertaan BPJS Bagi Tenaga Kerja

Baca: Dua Rumah Trans Terbakar Akibat Karhutla, Disnakertrans Masih Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

"Mulai dari pemberangkatan ilegal atau non-prosedural, penempatan yang tak sesuai janji, hingga jeratan masalah hukum di negara tujuan," ucapnya.

Selain itu juga jelas Subandi, perlindungan yang dimaksud adalah upaya untuk melindungi kepentingan pekerja migran, dan keluarganya agar haknya selalu terjamin dan terpenuhi.

"Satu hal yang menonjol dari UU baru ini adalah amanat perlindungan lebih total, yakni sejak sebelum, selama, dan setelah pulang dari bekerja di luar negeri," ungkapnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved