Persatuan Peladang Kecam Menko Polhukam Wiranto

Pemerintah tidak melihat lebih jauh hal lain yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan petaka asap.

Persatuan Peladang Kecam Menko Polhukam Wiranto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Persatuan Peladang Kecam Menko Polhukam RI Wiranto 

Persatuan Peladang Kecam Menko Polhukam RI Wiranto

SINGKAWANG - Ketua Persatuan Peladang Kalimantan Barat, Yohanes Mijar Usman mengecam Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Republik Indonesia, Wiranto yang menuduh peladang sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Seluruh masyarakat Peladang menurutnya tidak terima dengan pernyataan Wiranto

Pemerintah menurutnya tidak melihat lebih jauh hal lain yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan petaka asap.

"Jangan kambinghitamkan peladang,” tegasnya, Sabtu (14/9/2019).

Yohanes yang juga Temenggung Melona di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi menegaskan bahwa praktik berladang yang dilakukan masyarakat di komunitas telah dilakukan sebelum negara Indonesia. 

Baca: Walhi Kalbar: Pernyataan Wiranto Wujud Keberpihakan Negara kepada Korporasi Pembakar Lahan

Baca: AMAN Kalbar Sebut Pernyataan Pak Wiranto Tentang Peladang dan Karhutla Tidak Berdasar

Bahkan saat itu tidak pernah heboh bencana kebakaran hutan dan lahan karena peladang.

Bencana asap yang terjadi menurut Mijar disebabkan seperti asap pabrik dan asap dari kebakaran pada konsesi perkebunan kelapa sawit yang saat ini terjadi.

"Di Kota Pontianak tidak ada orang berladang, tetapi asap ada di sana, kenapa? Jadi, kami tidak terima kalau dikatakan asap karena masyarakat Peladang. Kami minta, Pak Wiranto mempertanggungjawabkan pernyataannya,” pintanya.

Masyarakat peladang di komunitas saat ini malah sedang menugal atau menanam padi. Bahkan ada yang sudah selesai menyemai benih padi di ladang. 

Baca: Buntut Kisruh PB Djarum Vs KPAI, Wiranto Ancam Berhenti Ketua Umum PBSI jika Hal Ini Terjadi

Baca: Isu Referendum Aceh Dilontarkan Mualem ! Wiranto: Jangan Terprovokasi, Moledoko: Hanya Emosi Saja

Pada 31 Agustus 2019 lalu, melalui Deklarasi Peladang juga disampaikan seruan Persatuan Peladang Kalimantan Barat yang meminta agar negara menjamin perlindungan kepada peladang dalam menjalankan sistem perladangan demi memastikan hak asasi atas pangan seturut perintah Undang-undang.

Kedua, agar Pemerintah bersama aparat penegak hukum jujur dan membuka informasi warga korban kasus Karhutla yang diproses hukum dan segera membebaskan semua peladang tradisional yang dikriminalisasi dengan tidak menganggap peladang sebagai penjahat.

Selanjutnya, agar peladang di Kalimantan Barat yang senasib sepenanggungan bangkit bersatu dalam memperjuangkan hak-haknya dan memastikan agar praktek berladang senantiasa dilakukan dengan berkearifan lokal.

"Dan keempat agar negara melalui aparaturnya hadir, terbuka dan tegas menghukum perusahaan pembakar hutan dan lahan di Kalimantan Barat," tuturnya. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved