PMKRI Pontianak Angkat Suara Polemik Revisi UU KPK

PMKRI Cabang Pontianak Santo Thomas More menilai adanya kemunduran pada poin revisi 1 yang merajukan KPK harus minta perlindungan kepada pemerintah.

PMKRI Pontianak Angkat Suara Polemik Revisi UU KPK
TRIBUN PONTIANAK/ISTIMEWA
Fhilip Licung, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Pontianak Santo Thomas More. 

Citizen Reporter
Frengki Otpah
Biro germas PMKRI Pontianak

PMKRI Pontianak Angkat Suara Polemik Revisi UU KPK

PONTIANAK - Pro dan Kontra terkait rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan DPR RI kepada Presiden RI yang terus berkembang seiring dengan mengalirnya informasi yang simpang siur di elemen masyarakat dan bangsa.

Dengan mempertimbangkan bahwa UU KPK sudah berlaku selama 17 tahun tahun sejak diresmikannya institusi KPK, namun angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi.

Fhilip Licung, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Pontianak Santo Thomas More menilai adanya kemunduran pada poin revisi 1 yang merajukan KPK harus minta perlindungan kepada pemerintah.

Katanya Hal tersebut membuat lamanya kinerja KPK sebab kok harus menunggu arahan dan ijin dari pemerintah dulu baru KPK bertindak itu sudah memakan waktu yang lama.

Baca: Mahasiswa Fakultas Hukum Usulkan Penolakan Revisi UU KPK

Baca: Fahri Hamzah Marah di ILC tvOne Selasa Malam | Abraham Samad Angkat Bicara Tentang UU KPK

Pada poin 2 penyadapan dipersulit hanya diberi jangka 3 bulan ketika waktu yang digunakan 3 bulan untuk mengumpulkan barang bukti tidak cukup kinerja KPK juga yang disalahkan dengan alasan tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut.

Selanjutnya Fhilip menyampaikan pada poin 3 dewan pengawas harus dipilih dari DPR itu sudah sangat jelas kalau revisian tersebut menguntungkan pemerintah sepihak tapi tidak untuk negara Indonesia secara tidak langsung KPK di bawah naungan DPR bukan lagi secara independen.

Sedangkan pada Poin ke 4 menjelaskan penyelidik dan penyidik dibatasi sedangkan Dalam draft perubahan dijelaskan pada Pasal 43 dan 45 bahwa KPK hanya berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Ini mengartikan bahwa kehadiran penyidik independen akan dihilangkan, padahal Putusan MK tahun 2016 sudah menegaskan kewenangan KPK untuk mengangkat Penyidik di luar dari institusi Kepolisian atau Kejaksaan.

Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura.

Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK.

Presidium Gerakkan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Pontianak menambahkan pada Poin 5 pada draf RUU KPK mengatakan penuntut harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung, sedangkan KPK sebuah lembaga penghubung penyelidik dan penyidik dalam satu atap ketika harus kordinasi maka sudah di pastikan mekanisme penyelidik dan penyidik akan timpang tindih.

Maka dari poin-poin tersebut saya mengatakan menolak adanya revisi RUU KPK karena merujukkan kelemahan kinerja KPK serta RUU tersebut merupakan upaya pemerintah dapat mengintervensi lembaga KPK. (*)

Udate berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved