BEM Hukum Se-Kalbar Keluarkan Pernyataan Sikap #SaveKPK

Badan Ekskutif Mahasiswa Hukum Se-Kalimantan Barat mengeluarkan Pernyataan Sikap #SAVEKPK, Rabu (11/9/2019).

BEM Hukum Se-Kalbar Keluarkan Pernyataan Sikap #SaveKPK
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Konferensi pers penetapan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot sebagai tersangka oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/9/2019). 

BEM Hukum Se-Kalbar Keluarkan Pernyataan Sikap #SaveKPK

PONTIANAK - Badan Ekskutif Mahasiswa Hukum Se-Kalimantan Barat mengeluarkan Pernyataan Sikap #SAVEKPK, Rabu (11/9/2019).

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Se-Kalimantan Barat yang terdiri atas BEM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, BEM Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak berkumpul membahas polemik pelemahan KPK yang sedang terjadi melalui berbagai arah.

Polemik tersebut yaitu mulai dari polemik revisi UU KPK yang dinilai melemahkan kinerja dan independensi KPK, RUU KUHP yang mengancam hak dan kewenangan KPK dan 10 Capim yang sebagian bermasalah etik.

Ketiga polemik itu tentu mengancam keberadaan KPK dan dinilai menguntungkan bagi elite politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu.

Baca: Mahasiswa Fakultas Hukum Usulkan Penolakan Revisi UU KPK

Baca: Fahri Hamzah Marah di ILC tvOne Selasa Malam | Abraham Samad Angkat Bicara Tentang UU KPK

Baca: Tangani Tipikor Kapuas Hulu, Kejati Kalbar Layangkan Surat ke KPK

“Terkait RUU KPK yang menjadi polemik, perlu saya sampaikan ada 15 pasal dalam revisi UU tersebut yg melemahkan keberadaan KPK yaitu KPK akan dijadikan lembaga pemerintahan pusat dan pegawai KPK akan dimasukan dalam kategori ASN. Sehingga hal ini akan beresiko terhadap indepedensi pegawai yg menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan” ujar Sy Arifin Habibi saat diwawancarai di Pontianak, Rabu (11/9/2019).

Pelemahan KPK kian diperparah dengan adanya rencana pembentukan dewan pengawas.

Pemilihan dewan pengawas ini pun ditentukan oleh para anggota DPR. Sehingga Dewan Pengawas yang akan terbentuk merupakan representasi kepentingan DPR padahal KPK saat ini telah memiliki Dewan Penasehat.

Atas dasar itu, Arifin mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak menandatangani usulan revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR.

Pada kesempatan yang sama, Ia juga mengimbau semua elemen masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap KPK.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved