Polri-TNI Bersama Pemerintah Serius Atasi Karhutla, Beri Sanksi Berat Bagi Pembakar Hutan dan Lahan

Hotspot per 7 September sebanyak 483, agar di jajaran Kalbar dapat efek deteren kepada oknum masyarakat/korporasi yang masih melakukan pembakaran

Polri-TNI Bersama Pemerintah Serius Atasi Karhutla, Beri Sanksi Berat Bagi Pembakar Hutan dan Lahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Polri-TNI bersama Pemerintah Serius Mengatasi Karhutla, Beri Sanksi Berat Bagi Pembakar Hutan dan Lahan 

Dengan kata lain, wajib bagi korporasi untuk:

  • Menyiapkan peralatan, standar sesuai kebutuhan untuk penanggulangan karhutla
  • Menyiapkan sarana prasarana, Embung dan Menara pengintai, di dalam konsesi untuk deteksi dini
  • Wajib bagi korporasi membentuk satgas atau kelompok masyarakat sekitar konsesi untuk pencegahan karhutla

“Apabila hal hal tersebut tidak ditindaklanjuti diharapkan bupati memberikan sanksi tegas bagi perijinan korporasi dimaksud. Dalam suatu aturan setiap ada hotpot/firespot di dalam konsesi maupun sekitar konsesi, sudah menjadi tanggung jawab bagi pemegang konsesi, sehingga harus menanggulangi firehotpot/hotpot,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Florentinus Anum.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Marius Marcellus, mengungkapkan data dari dinas kehutanan yang didapat dari satelit Lapan, indikasi hotpot konsesi terdapat 55 konsesi dengan 801 hotpsot. 

Baca: Satgas Gabungan di Belitang Sisir Hutan dan Lahan Rawan Kebakaran, Cegah Karhutla

Baca: BPBD Singkawang Padamkan Karhutla Tak Dekat Perumahan Warga

“Gubernur sudah menyampaikan kepada pemegang ijin konsesi, pada pertemuan dengan para korporasi, untuk ikut andil dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di lahan konsesinya korporasi harus mempunyai kelompok cegah karhutla, pembinaan kepada warga sekitar, dan memiliki sarana prasarana pencegahan karhutla. SPORC telah melaksnakan segel terhadap 5 korporasi yang terindikasi karhutla pada lahannya,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Marius Marcellus.

Danlanud Supadio Marsekal Pertama (Marsma) TNI Palito Sitorus menyebut, Waterboombing tidak efektif dalam penanggulangan karhutla.

Pernyataan tersebut juga sudah disebutkan pada 2015, tanah gambut tidak efektif dilakukan waterboombing, yang efektif adalah pemadaman dilakukan lewat darat.

Namun hal tersebut juga masih sulit dilakukan apabila tidak ada sumber air atau akses ke lokasi. Sehingga yang sangat tepat dilakukan untuk jangka panjang adalah pencegahan.

“Berdasarkan peraturan yang ada, dalam hal pencegahan dan penindakan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah maupun instansi terkait, tapi juga harus dibebankan kepada korporasi selaku pemegang ijin konsesi, sehingga Korporasi bukan saja menjadi penonton dalam penanggulangan karhutla,” kata Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus.

Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Alfret Denny D Teujuh, mengungkapkan kelanjutan proses hukum bagi korporasi, diharapkan ada tindak lanjut bagi pelaku yang terbukti melakukan. 

Baca: BPBD Singkawang Sebut Ketersedian Air Jadi Kendala Pemadaman Karhutla

Baca: Tinjau Lokasi Karhutla, Ini Pesan Wali Kota Singkawang

“Apabila terjadi peningkatan kebakaran, maka hal tersebut harus dievaluasi, karena ada dugaan bahwa hal tersebut dikarenakan faktor akan masuk musim hujan, sehingga masyarakat mengejar musim tanam. Untuk menghadapi masivnya pembakaran menjelang musim hujan, harus dirumuskan langkah langkah stakeholder terkait. Mohon bantuan dari para bupati, apabila dapat membantu dalam bentuk anggaran bagi para personel yang bertugas di lapangan. Perlu diketahui, karhutla pasti sangat berpengaruh terhadap ksehatan para personel yang melakukan pemadaman api, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek,” kata Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Alfret Denny D Teujuh.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, menyebut data hotpot 5 september BMKG bahwa ada 453 titik dengan tingkat kepercayaan variasi. “Oleh karena itu, Pihak bupati sudah mengecek sampai dengan tingkat kecamatan untuk penanggulangan,” kata Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir.

Adanya video conference persoalan pokok pembahasan Penanggulangan Bencana Karhutla Kalimantan Barat tahun 2019, maka sepakat bahwa satgas yang di jajaran bekerja dengan optimal, dan pemerintah provinsi mendukung terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Bupati akan mengundang pemegang hak konsesi di Kabupaten masing-masing, dan melakukan pemeriksaan lanjut terhadap lahan konsesi yang terdapat hotspot.

Halaman
1234
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved