Herman Hofi Minta PDAM Evaluasi dan Komunikasi dengan Pelanggan Sebelum Putuskan Sambungan

Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar memberikan apresiasi tindakan tegas dari PDAM yang akan menertibkan pelanggan

Herman Hofi Minta PDAM Evaluasi dan Komunikasi dengan Pelanggan Sebelum Putuskan Sambungan
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/WAHIDINsy
Herman Hofi Munawar 

Herman Hofi Minta PDAM Evaluasi dan Komunikasi dengan Pelanggan Sebelum Putuskan Sambungan

PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar memberikan apresiasi tindakan tegas dari PDAM yang akan menertibkan pelanggan penunggak pembayaran iuran air bersih.

Namun ia menegaskan sebelum memberikan tindakan tegas dengan pencabutan atau pelepasan instalasi harus dilakukan kajian terlebih dahulu mengapa masyarakat sampai menunggak dengan nominal yang cukup besar.

Bahkan data dari PDAM ada 19 ribuan pelanggan aktif menunggak dengan besaran Rp15 miliar.

"Kasusnya ada dibeberapa tempat, masyarakat memasang meteran, tapi airnya tidak jalan. Padahal begitu sudah dipasang meteran,ada kewajiban pelanggan membayar minimal membayar bebannya," ucap Herman Hofi Munawar saat diwawancarai, Senin (9/9/2019).

Baca: Edi Rusdi Kamtono Tegaskan Produksi Air PDAM Masih Normal

Baca: Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Akan Rapat Terkait Evaluasi Pengembangan PDAM, Catat Jadwal Lengkap

Baca: PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau Harus Ada Pengawasan, Seleksi Dewas Digelar

Oleh sebab itu, ia meminta PDAM melakukan klasifikasi dan peninjauan terdahulu sebelum adanya pemutusan instalasi.

"Harus evaluasi dulu, persoalannya apa dan jangan main putus saja. Lihat dulu persoalan mengapa orang tidak bayar," tegasnya.

Menunggaknya masyarakat apakah kesalahan dari masyarakat itu sendiri atau adanya kesalahan dari pihak PDAM terkait pencatatan atau teknis lainnya.

Ia menegaskan kadang-kadang banyak pencatatan yang tidak akurat, sehingga dirasakan konsumen terlalu tinggi dan mereka enggan membayarnya.

Banyak masyarakat yang mengeluh dan melaporkan hal seperti itu. Banyak masyarakat melakukan komplen terkait membengkaknya pembayaran atau tidak wajar dan tidak ada solusi dari PDAM sendiri.

"Kalau sudah dilakukan evaluasi dan memang konsumen tidak mau membayar serta kesalahan ada pada konsumen maka boleh dilakukan pemutusan," tegasnya.

Namun evaluasi jangan dilakukan sepihak dan harus ada komunikasi dengan konsumen.

Apalagi program pemerintah 100 persen sambungan air bersih, maka dengan peumutusan tanpa evaluasi dua arah akan dipastikan program 100 persen air bersih tidak bisa tercapai.

Padahal itu program pemerintah juga memasang sambungan air bersih pada masyarakat.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved