Gubernur Kalbar Sutarmidji: Anggota DPRD Harus Siap Menahan Diri Dari Godaan Korupsi

Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpah/janji

Gubernur Kalbar Sutarmidji: Anggota DPRD Harus Siap Menahan Diri Dari Godaan Korupsi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Nur Imam Satria
Bupati Ketapang, Martin Rantan saat memberikan selamat kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 2019-2024 yang baru saja dilantik. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji: Anggota DPRD Harus Siap Menahan Diri Dari Godaan Korupsi

KETAPANG - Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh Ketua Pengadilan Negri (PN) Ketapang, Iwan Wardana SH MH, Senin (09/09/2019) sore.

Dalam pelantikan yang berlangsung di aula DPRD Ketapang tersebut, dihadiri Gubernur Kalimantan Barat diwakil Kepala Kesbangpol Provinsi Kalbar Iskandar, Bupati Ketapang Martin Rantan, Wakil Bupati Drs Suprapto S, Forkopimda dan para tamu undangan.

Dikesempatan itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam sambutan yang dibacakan Bupati Ketapang, Martin Rantan mengucapkan selamat kepada 45 anggota DPRD yang baru disumpah dan diambil janji jabatannya.

“Peristiwa ini menjadi momen penting dan bersejarah. Bukan hanya bagi saudara dan saudari yang dilantik, namun juga bagi Kabupaten Ketapang dalam bingkai NKRI. Serta saya ucapkan selamat kepada masyarakat Ketapang yang mendapatkan para wakil terpilihnya,” sebut Gubernur dalam sambutannya.

Baca: 20 Kursi DPRD Ketapang Diisi Pendatang Baru, Berikut Nama-namanya

Baca: 45 Anggota DPRD Ketapang Periode 2019-2024 Resmi Dilantik, Ini Nama-namanya

Lebih lanjut, semua tentu memahami, bahwa anggota DPRD yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang, menguras energi dan sumber daya hingga memperoleh posisi wakil rakyat terpilih.

Dengan demikian, hendaknya semua proses yang dilalui itu menjadikan semuanya lebih matang dan siap mengemban amanah besar dan mulia bersama kepala daerah. Tujuannya untuk membangun dan mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dalam UU itu menyebutkan bahwa, penyelenggara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD, serta dibantu perangkat daerah,” kata Martin membacakan amanat Gubernur Kalbar.

Dia menjelaskan, Pemilihan legislatif merupakan transformasi politik untuk mewujudkan peran warga negara dalam ambil bagian secara aktif dan formal dalam proses pembangunan daerah. Terpilih sebagai wakil rakyat, berarti telah menjadi representasi dari masyarakat yang diwakili.

“Sebab itu, anggota DPRD yang dilantik harus siap dengan resiko, siap menahan diri dari godaan korupsi serta siap juga mengorbankan kepentingan diri sendiri dalam mengemban amanah rakyat,” pesannya.

Hal itu disampaikan nya lantaran, sekarang sudah banyak contoh pemimpin dan wakil rakyat tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan jabatan dan kasus-kasus lainnya.

“Jika ditelisik lebih jauh, itu terjadi karena masih ada ego pribadi yang mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan dari kepentingan masyarakat,” timpalnya menegaskan.

Lebih lanjut ia berpesan, sejatinya relasi yang terjalin antara DPRD dan Kepala Daerah merupakan relasi harmonis dan saling melengkapi.

“Maka dari itu sudah semestinya kebijakan daerah yang diambil merupakan produk bersama setelah melalui proses yang dikolaborasi secara harmonis sesuai tugas masing-masing. Karenanya diperlukan pemahaman setiap anggota DPRD akan kedudukan dan tugas yang dijalankan selama lima tahun kedepan," tandasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved