Eddy: Hingga Jumat DPRD Bengkayang Belum Terima Surat Pengunduran Diri Bupati Gidot

Kemudian berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD juga mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah

Eddy: Hingga Jumat DPRD Bengkayang Belum Terima Surat Pengunduran Diri Bupati Gidot
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Ya'M NURUL ANSHORY
Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Eddy A, SH 

Eddy: Hingga Jumat DPRD Bengkayang Belum Terima Surat Pengunduran Diri Bupati Gidot

BENGKAYANG -Anggota DRPD  Bengkayang, Eddy SH, dari fraksi PDIP memastikan bahwa anggota dewan belum menerima surat pengunduran diri dari Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

"Sampai hari Jumat (6/9/2019), belum ada pemberitahuan secara resmi kepada DPRD tentang pengunduran diri Bupati Bengkayang," tegasnya, Jumat (8/9/2019) siang.

Eddy mengaku sudah mengetahui tentang adanya surat pernyataan mengundurkan diri yang dilakukan oleh Gidot, dia mengatakan mengetahui adanya surat itu dari media sosial.

Baca: Beredar Surat Pengunduran Gidot Sebagai Bupati, Sutarmidji: Saya belum Terima Surat Pengundurannya

Baca: Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Beredar Surat Pengunduran Diri Bupati Bengkayang Gidot di Medsos

"Saya sendiri mendapatkan informasi surat pengunduran diri tersebut dari media sosial yang beredar, sehingga tidak bisa memastikan kebenaran dari surat tersebut, seandai pun benar adanya, tentu harus disampaikan secara resmi kepada DPRD," kata Eddy.

Gidot dinilai menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, dan Eddy menjelaskan, jika berdasarkan peraturan perundang-undangan seorang Kepala Daerah boleh berhenti apabila meninggal dunia, ada permintaan berhenti, atau diberhentikan.

"Berdasarkan pasal 78 undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur tentang syarat berhentinya Kepala Daerah, yakni karena meninggal dunia, permintaan berhenti dan diberhentikan, jadi memang memungkinkan seorang Kepala daerah untuk berhenti atas permintaan sendiri," paparnya.

"Permintaan berhenti tersebut harus diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur, dan penetapan pemberhentian dilakukan oleh Mendagri," sambungnya.

Baca: Beredar Surat Pengunduran Gidot Sebagai Bupati, Sutarmidji: Saya belum Terima Surat Pengundurannya

Menanggapi terkait dengan kejadian yang dialami oleh Bupati Bengkayang, Eddy mengatakan apabila status hukumnya dinyatakan terdakwa, maka akan diberhentikan sementara, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa tindakannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan diberhentikan dari jabatannya.

"Kemudian berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD juga mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah," katanya.

Halaman
12
Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved