Bawaslu Harap Anggota DPRD Sintang Dapat Wujudkan Harapan Masyarakat

Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, Fransiskus menyampaikan seluruh anggota DPRD terpilih hadir dan mengikat prosesi Rapat Paripurna Istimewa

Bawaslu Harap Anggota DPRD Sintang Dapat Wujudkan Harapan Masyarakat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MARPINA WULAN
Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2019-2024 bersama Bupati dan Wakil Bupati Sintang serta Forkopimda 

Bawaslu Harap Anggota DPRD Sintang Dapat Wujudkan Harapan Masyarakat

SINTANG - Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, Fransiskus menyampaikan seluruh anggota DPRD terpilih hadir dan mengikat prosesi Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senin (9/9/2019).

Ia menjelaskan jika dahulu Kabupaten Sintang hanya mendapat 35 kursi, kini pada periode 2019-2020 Kab. Sintang mendapatkan 40 kursi dan pada saat pengambilan sumpah/janji tidak ada seorang pun anggota DPRD terpilih yang tidak mengikuti prosesi tersebut.

Sebagai lembaga penyelenggara di bidang pengawasan pemilihan umum. Bawaslu turut mengucapkan selamat kepada 40 anggota DPRD terpilih dan terlantik serta di sumpah pada Senin (9/9/2019) itu.

"Tentu harapannya sama dengan masyarakat luas, saya fikir kita tentu berharap banyak. Ekspektasi masyarakat dan lembaga-lembaga termasuk lembaga Bawaslu terkait kinerja dari pada dewan-dewan terpilih atau yang di lantik pada hari ini," ungkap Fransiskus.

Baca: Bawaslu Sekadau Kenalkan Diri Melalui Olahraga

Baca: Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur

Baca: Bawaslu RI Salurkan Bantuan Tunai ke Anggota Panwascam Alami Kecelakaan Saat Pemilu 2019

Fransiskus juga menyampaikan terkait laporan maupun temuan, terhadap anggota DPRD Kabupaten Sintang yang baru tidak ditemukan hingga akhir tahapan.

Ketua Bawaslu Kab. Sintang ini juga mengharapkan dengan dilantiknya anggota DPRD Kabupaten Sintang masa jabatan 2019-2024, serta menjelang pemilihan kepala daerah serentak untuk tahun 2020 di Kabupaten Sintang.

"Diharapkan hasil politik dari pada lembaga dewan atau peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Nantinya dapat mengusung calon kepala daerah yang amanah, tentunya mengikuti semua tahapan dan aturan yang berlaku,"tutupnya. (Marpina Sindika Wulandari)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved