Satpol PP Siapkan Pelayanan Publik Pengaduan Pelanggaran Perda

tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Satpol PP Siapkan Pelayanan Publik Pengaduan Pelanggaran Perda
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Empat orang pelajar saat diamankan di Markas Satpol PP Kapuas Hulu, ditemukan sedang bolos dari sekolah, dan malah bermain game online di rental PS. 
Satpol PP Siapkan Pelayanan Publik Pengaduan Pelanggaran Perda
KAPUAS HULU - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Kapuas Hulu Rupinus menyatakan, kalau pihaknya saat ini sedang menyiapkan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
"Sudah hampir 80 persen selesai, sehingga diperkirakan minggu depan selesai, dan siap melayani publik yaitu, pelayanan pengaduan pelanggaran Perda di Kabupaten Kapuas Hulu," ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/9/2019).
Menurutnya, hal tersebut telah lama dipersiapkan namun keterbatasan anggaran, serta memperhitungkan posisi dan tempat yang tepat. "Serta sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi penghambat pelaksanaannya," ucapnya.
Rupinus menjelaskan, pelayanan Pengaduan Pelanggaran ini telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 11 Tahun 2019, tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
"Adapun sarana dan prasarana yang telah disiapkan yaitu Ruang Tunggu, Meja, Kursi, WC, Air Bersih dan Layanan Pengaduan dengan visi pelayanan Terwujudnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu serta misi memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat," ujarnya.
Kemudian, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik, serta menyelesaiakan permasalahan yang diadukan secara cepat dan terkoordinasi.
"Kita ketahui bersama bahwa, pihak Ombudsman sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan," ungkapnya.

 Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved