Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur

Komisioner Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto memastikan pleno yang dilakukan KPU dan mengganti caleg sebelumnya pasca putusan Bawaslu RI

Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto 

Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur

PONTIANAK - Komisioner Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto memastikan pleno yang dilakukan KPU dan mengganti caleg sebelumnya pasca putusan Bawaslu RI telah sesuai prosedur dan memberikan kepastian hukum.

"Kalau hari ini rapat pleno terbuka terkait dengan menindaklanjuti putusan Bawaslu RI sudah merupakan proses kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan regulasi yang diatur oleh UU 7 tahun 2017," katanya, Kamis (05/09/2019).

Ia pun mengapresiasi langkah dari KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu RI.

"Kita apresiasi kepada KPU sudah melaksanakan putusan Bawaslu RI, dan kehadiran saya bersama rekan menindaklanjuti dipasal 93 huruf g butir 3 bagaimana Bawaslu Provinsi mengawasi hasil putusan Bawaslu RI yang ada di Kalbar," jelasnya.

Baca: Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Kalbar Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur

Baca: Agung Gregorius Sampaikan Ingin Tanam Jengkol di Tanah Yang Diberikan Jokowi

Baca: Atbah Minta BPN Terbitkan Sertifikat Seusai RDTR di Wilayah Perbatasan Sambas

Diterangkannya, tentu setelah ini tidak akan ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, terlebih saat pleno tidak ada keberatan dari berbagai pihak.

"Tadikan diproses tidak ada keberatan, jika ada keberatan diluar hari ini tentu saja dasar hukumnya apa yang dilakukan KPU sekarang, ada berita acara, surat penetapannya, kalaupun mau dilakukan tentu ada proses hukum yang perlu dasar dan dalil," tuturnya.

"Di UU 7 tahun 2017, terkait dengan selisih hasil adalah putusan MK, tapi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan KPU kemarin juga belum, sehingga ada celah hukum yang diatur dalam UU 7 tahun 2017 melalui pelanggaran administrasi Bawaslu. Sehingga tidak ada upaya hukum lain (untuk menganulir putusan hari ini, red)," timpalnya.

Ia pun memastikan, jika tindaklanjut KPU pasca putusan Bawaslu RI juga berdasar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau kita melihat dari putusan Bawaslu nomor 83 2 September 2019 kemarin rujukannya dari putusan MK juga," tutupnya. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved