Jokowi Punya Pesan Khusus ke Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji soal Karhutla

Jokowi Punya Pesan Khusus ke Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji soal Kebakaran Hutan dan Lahan

Jokowi Punya Pesan Khusus ke Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji soal Karhutla
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Jokowi Punya Pesan Khusus ke Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji soal Karhutla 

Untuk luasan lahan yang terbakar di wilayah Kalbar, Midji mengaku masih belum mengetahui angka pastinya.

Namun, ia mengatakan lebih dari 1000 hektare lahan telah terbakar di seluruh wilayah Kalbar.

"Luasannya saya ndak tau pasti, tapi lebih dari 1000 hektar yang sudah terbakar di 14 Kabupaten Kota, termasuk di Pontianak ada, dan perusahaannya ada 93 perusahaan, yang di segel ada 19, nah mereka harus mengklarifikasi," katanya.

Baca: BREAKING NEWS: Warga Pontianak Digegerkan dengan Penemuan Mayat Berlumpur

Mantan Walikota 2 Periode itu mengungkapkan bahwa untuk proses penyegelan sendiri merupakan otoritas dari Kementrian Lingkungan Hidup, namun dirinya akan menerapkan Pergub sebagai langkah pencegahan.

"Kita hanya menyampaikan, yang berhak menyegel itu kementrian, sebetulnya gubernur itu tidak ada otoritas untuk itu, yang ada itu kabupaten yang ngeluarkan izin. Nah makanya supaya gubenur punya otoritas itu maka saya terbitkan Pergub, Pergub inilah yang akan kita terapkan," tegasnya.

Midji pun mengancam, bila Bupati/Wali Kota tidak memilki komitmen serius untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan di wilayahnya, maka ia akan mengurangi dana pembangunan di wilayahnya.

"Untuk Bupati, saya sudah bilang, kalau misalnya mereka tidak komit terkait hal-hal seperti itu kita akan kurangi dana pembangunan diwilayah dia, karena bagaimanapun kita akan arahkan mempersiapkan Infrastruktur supaya jangan terjadi lagi kebakaraan lahan, sudah jadi catatan kita, kita lihat saja nanti, kita pastikan dia dapat ini tidak seperti tahun lalu," tutupnya.

Kemudian, Kapolda Kalbar, Irjen Didi Haryono menyatakan, hingga kini pihaknya telah menangani sebanyak 44 kasus dengan 52 tersangka yang mana 1 di antaranya merupakan korporasi.

"Kalau tidak salah ada 44 kasus, tersangkanya 52, perorangannya ada 43, korporasinya ada 1," ungkapnya.

Baca: Ketua DPRD Berharap Pemkab Sintang dapat Penuhi Target PAD 2019

Jenderal bintang 2 itu mengatakan bahwa korporasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Sanggau, dan saat ini telah di tetapkan sebagai tersangka pemimpin dari perusahaan tersebut.

Kapolda menyatakan bahwa pihaknya akan berfokus pada sanksi hukum terkait kebakaran lahan yang terjadi di wilayah perusahaan, sedangkan untuk sanksi administrasi maka akan diserahkan ke Pemda.

"Kalau kita melihat dari aturan hukum, sanksi administrasi nya kita serahkan kepada Pemda," katanya.

Udara tidak sehat

Dikutip dari Kompas.com, Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, hingga Kamis (5/9/2019) siang, terpantau 935 titik panas di hampir seluruh wilayah Kalbar.

Pada Rabu (4/9/2019), Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak BMKG Pontianak juga telah mencatat sedikitnya 949 titik panas yang tersebut di hampir seluruh wilayah Kalbar.

"Titik panas itu hasil pengolahan data citra satelit LAPAN mulai 3 September 2019 pukul 07.00 WIB hingga 4 September 2019 pukul 07.00 WIB," kata Kepala Stasiun Meteorologi Pontianak, Erika Mardiyanti, melalui keterangan tertulisnya, Rabu sore.

Baca: Listrik Gedung RS Mitra Medika Padam

Erika menyebutkan, dari 949 titik panas itu, paling banyak berada di Kabupaten Ketapang, yakni 433 titik panas.

Kemudian disusul Kabupaten Sintang sebanyak 123 titik panas, Sanggau 102 titik panas, Sekadau 87 titik panas, Kayong Utara 61 titik panas, Landak 49 titik panas, Melawi 41 titik panas, Kubu Raya 29 titik panas, Bengkayang 14 titik panas, dan Kapuas Hulu enam titik panas.

Sementara itu, di Kabupaten Sambas satu titik panas dan Kabupaten Mempawah serta Kota Pontianak dan Singkawang tidak ditemukan titik panas.

Berdasarkan Informasi Konsentrasi Partikulat (PM10) yang dilansir dari laman BMKG Pontianak, kualitas udara melampaui nilai ambang batas (NAB), yakni 205.37 µgram/m3, yang artinya masuk kategori tidak sehat.

Sebagaimana diketahui, nilai ambang batas adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. Nilai ambang PM10 = 150 µgram/m3.

(*)

Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved