Breaking News:

Jokowi Punya Pesan Khusus ke Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji soal Karhutla

Jokowi Punya Pesan Khusus ke Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji soal Kebakaran Hutan dan Lahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIVALDI ADE MUSLIADI
Jokowi Punya Pesan Khusus ke Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji soal Karhutla 

Apalagi ada hasil audit dari BPK tentang HTI dan perkebunan, dan itu luar biasa hasilnya, dan itu sinkron dengan yang saya sampaikan," jelasnya

Lebih jauh, orang nomor satu di Kalbar itupun mengungkapkan dugaan modus dari pihak tak bertanggungjawab yang memanfaatkan warga untuk membakar lahan.

"Nah modusnya begini, kenapa tidak bisa menyentuh mereka, jadi kalau konsesi mereka itu 100 hektare atau 1000 hektare, maka yang sudah dia tanam itu misalnya 70, yang sudah di selesaikan dengan masyarakat itu yang dia tanam," ujarnya.

"Kemudian ada yang 30 persen, misalnya plasma dan sebagainya dia baru mau selesaikan dengan masyarakat kalau itu kondisinya sudah siap tanam," katanya.

"Nah masyarakat seakan-akan jadi kontraktor mereka, jadi oknum masyarakat seakan-akan jadi kontraktornya mereka di wilayah yang jadi konsesi dia (pihak perusahaan) seakan-akan masyarakat di petakompi. Padahal itu kemauan dia, masyarakat tidak punya pilihan kalau tidak, tidak akan diselesaikan, modusnya sepertinya itu," ungkap Midji.

Baca: Keseringan Mogok, Mobil Dinas Presiden Jokowi Dipastikan Berganti, 2 Merek Mewah Bertarung Tender

Dengan mengamati hal tersebut, Midji lantas mengambil jalan untuk mengeluarkan Pergub untuk menunjukan keseriusannya menangani Karhutla.

"Akhirnya saya keluarkan peraturan Gubernur kenapa 5 tahun tidak boleh digunakan, nah nantikan semak lagi kan, jadi tidak boleh, temuan di lapangan seperti itu," ungkapnya.

"Beliau (menteri) akan menangani itu secara serius dan kita di sini juga akan serius nangani itu kita tidak akan main- main lagi. Lebih bagus sudahlah hentikan buka lahan dengan pembakaran hutan dan perkebunan itu," tambah Sutarmidji.

"Sama juga HTI-HTI yang sudah memotong dia mendapat konsesi HTI, maupun izin usaha perkebunan pertambangan, kemudian kayu yang di sana sudah di tebang semua, tapi dia tidak tanam-tanam juga," katanya.

"Harusnya 3 tahun dicabut, kita akan inventarisir, yang tidak berfungsi biar cabut aja. Jangan sampai dia mau alihtangankan, enak-enak benar dia lahan itu dapat mau alih tangankan lahan itu," ujar Midji.

Halaman
1234
Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved