Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Kalbar Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur

Diterangkannya, tentu setelah ini tidak akan ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, terlebih saat pleno tidak ada keberatan dari berbagai pihak.

Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Kalbar Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto 

Bawaslu Pastikan Penggantian Anggota DPRD Provinsi Terpilih dari Gerindra Sesuai Prosedur

PONTIANAK - Komisioner Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto memastikan pleno yang dilakukan KPU dan mengganti caleg sebelumnya pasca putusan Bawaslu RI telah sesuai prosedur dan memberikan kepastian hukum.

"Kalau hari ini rapat pleno terbuka terkait dengan menindaklanjuti putusan Bawaslu RI sudah merupakan proses kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan regulasi yang diatur oleh UU 7 tahun 2017," katanya, Kamis (05/09/2019).

Ia pun mengapresiasi langkah dari KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu RI.

"Kita apresiasi kepada KPU sudah melaksanakan putusan Bawaslu RI, dan kehadiran saya bersama rekan menindaklanjuti dipasal 93 huruf g butir 3 bagaimana Bawaslu Provinsi mengawasi hasil putusan Bawaslu RI yang ada di Kalbar," jelasnya.

Baca: Belum Dilantik, Hendri Makaluasc Gantikan Cok Hendri Ramapon Sebagai Anggota DPRD Kalbar Terpilih

Baca: Umi: Kasus Hendri Makaluasc Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Baca: Hendri Makaluasc Minta KPU Kalbar Tak Main-Main Dengan Putusan Bawaslu RI

Diterangkannya, tentu setelah ini tidak akan ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, terlebih saat pleno tidak ada keberatan dari berbagai pihak.

"Tadikan diproses tidak ada keberatan, jika ada keberatan diluar hari ini tentu saja dasar hukumnya apa yang dilakukan KPU sekarang, ada berita acara, surat penetapannya, kalaupun mau dilakukan tentu ada proses hukum yang perlu dasar dan dalil," tuturnya.

"Di UU 7 tahun 2017, terkait dengan selisih hasil adalah putusan MK, tapi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan KPU kemarin juga belum, sehingga ada celah hukum yang diatur dalam UU 7 tahun 2017 melalui pelanggaran administrasi Bawaslu. Sehingga tidak ada upaya hukum lain (untuk menganulir putusan hari ini, red)," timpalnya.

Baca: Bawaslu RI Sebut KPU Kalbar Harusnya Tetapkan Hendri Makaluasc Jadi Anggota DPRD Terpilih

Baca: MK Menangkan Gugatan Gerindra Kalbar untuk Hendri Makaluasc

Ia pun memastikan, jika tindaklanjut KPU pasca putusan Bawaslu RI juga berdasar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau kita melihat dari putusan Bawaslu nomor 83 2 September 2019 kemarin rujukannya dari putusan MK juga," tutupnya. 

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update  

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved