Pertamina Gelar Forum Diskusi Penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan

Tahun 2019, Kalimantan mendapat kuota BBM subsidi untuk Solar sebesar 881.001 Kilo liter

Pertamina Gelar Forum Diskusi Penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan mengadakan forum diskusi terkait penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan, di Hotel Bumi Senyiur, Rabu (4/9/2019) 

Pertamina Gelar Forum Diskusi Penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan

SAMARINDAPertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan mengadakan forum diskusi terkait penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan.

Forum diskusi dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur, Rabu (4/9/2019) dihadiri sekitar 100 peserta dari beberapa lembaga/intansi terkait, seperti BPH Migas , Ditjen Migas ESDM, perwakilan Markas Besar POLRI, anggota Polda dan Polres di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, Badan Intelijen Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdangangan serta Hiswana Migas.

Kegiatan forum diskusi ini diinisiasi oleh Pertamina dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara pihak regulator, aparat, dan juga pelaksana mengenai aturan yang berlaku terkait distribusi BBM subsidi sehingga pada pengaplikasiannya tidak ada kesimpangsiuran dan perbedaan pemahaman.

Baca: FOTO: Konferensi Pers Implementasi BBM Non Tunai Bersama Pemkot, Bank BI dan Pertamina

Baca: Pertamina Alirkan 652 Ribu Liter BBM selama Arus Mudik 2019

General Manager Pertamina MOR VI Boy Frans J Lapian mengungkapkan bahwa forum ini penting untuk dilaksanakan.

“BBM subsidi merupakan BBM yang berpotensi untuk disalahgunakan karena selisih harganya cukup signifikan dengan harga keekonomian, sehingga perlu keterlibatan berbagai pihak agar BBM Subsidi sesuai peruntukannya," terang Boy.

"Untuk itu pemahaman dari sisi Pertamina, pengusaha SPBU, aparat penegak hukum dan regulator harus disamakan agar bisa tercapai kesepakatan atas permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam distribusinya di lapangan,” tambah Boy

Komite BPH Migas Ibnu Fajar mejelaskan bahwa pengguna BBM subsidi sudah diatur secara jelas pada Perpres 191 Tahun 2014.

Meski sudah diatur, namun di lapangan ditengarai kerap terjadi penyelewengan. Untuk itu BPH Migas BPH mengeluratkan surat Edaran yang memperjelas aturan penyaluran BBM perpres 191 tahun 2019 dan permen 13 tahun 2013 surat edaran 3865.E/Ka BPH/2019 terkait larangan pembelian JBT Solar untuk antara lain berisi larangan bagi kendaraan bermotor pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 serta kendaraan truk gandeng, truk molen dan lain lain yang bermuatan maupun yang tidak bermuatan

Meski BPH Migas juga tidak menafikkan kenyataan bahwa penyelewengan di lapangan juga dipengaruhi oleh tingginya disparitas harga antara Solar Subsidi dan Solar keekonomian akibat kenaikan harga minyak dunia.

Halaman
12
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved