Manto: Pemprov dan Kabupaten Kota Tidak Mempunyai Wewenang Mengatur Ojek Online

Kemudian soal tarif, tarif yang ada ditentukan oleh pemerintah dan Organda, kemudian ojek ini masih abu-abu.

Manto: Pemprov dan Kabupaten Kota Tidak Mempunyai Wewenang Mengatur Ojek Online
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Driver Gojek Pontianak mendatangi kantor DPRD Kota Pontianak, Selasa (3/9/2019). Driver Gojek meminta agar pihak manajemen Gojek membatalkan penurunan insentif dari Rp110 ribu menjadi Rp60 ribu. 

Manto: Pemprov dan Kabupaten Kota Tidak Mempunyai Wewenang Mengatur Ojek Online

PONTIANAK - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Manto menuturkan semua aplikasi ojek online yang ada di Kalbar seperti Go-Jek, GRAB dan lainya tidak ada izin di pemerintah daerah.

Ia menegaskan selama ini pemerintah provinsi ataupun kabupaten-kota tidak mempunyai wewenang untuk mengatur.

"Izin aplikasi mereka juga berada di pemerintah pusat dan kami masih menunggu aturan dari pusat agar jelas mengenai wewenangnya," ucap Kadishub Kalbar, Manto saat diwawancarai, Selasa (3/9/2019).

Baca: TARIF Ojek Online Terbaru Seluruh Kota di Indonesia Mulai 2 September 2019 ! Dibagi Zona 1, 2 dan 3

Baca: Geger Mayat Wanita Diduga Overdosis Obat, Telentang di Kamar Kos dengan Mulut Berbusa & Berdarah

Ia menjelaskan  baru mendapatkan surat dari  menteri menyatakan bahwa ojek online akan diatur dan diawasi oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi belum lama ini, setelah itu baru dilimpahkan pada pemerintah pusat.

Namun dalam surat itu, petunjuk teknisnya akan menyusul dan disebutkan pula bulan September ini akan dituntaskan.

"Sejak Agustus lalu kita sudah memanggil para koperasi karena kita ingin para driver ini harus tergabung dalam koperasi atau masuk dalam status  perusahaannya," jelasnya

Kalau masuk dalam koperasi maka STNK kendaraan masih atas nama mereka masing-masing sedangkan kalau tergabung dalam perusahaan maka STNK nama perusahaan.

Saat ini memang ada beberapa koperasi mengajukan perizinan dan memang belum semua driver atau pelaku angkutan online tergabung dalam koperasi.

Baca: Cut Tari Dilabrak Istri Pejabat FR, Malik Bawazier Suami Cut Keke Jawab Kebenarannya

"Kemudian soal tarif, tarif yang ada ditentukan oleh pemerintah dan Organda, kemudian ojek ini masih abu-abu. Menurut UU nomor 22 tahun 2009 belum diakui sebagai angkutan umum," tegasnya.

Adanya surat dari kementerian perhubungan terkait kebijakan  menyerahkan pada Pemda kabupaten kota dan provinsi khususnya Izin usaha karena hingga saat ini masih terpusat di pemerintah pusat.

"Kami bisa mengatur saat semua urusan kebijakan ini benar-benar tuntas.  Kedepannya izin akan dikeluarkan mengenai izin non trayek karena ini merupakan angkutan dalam kota," tambahnya.

Yang jelas saat ini  pihaknya sudah menyarankan para driver  bergabung dalam badan usaha seperti koperasi agar terdata.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved