Menko Polhukam Bersama Tokoh Masyarakat Sepakat Akhiri Ketegangan di Papua

Saya himbau pada adik-adik kita kalau ada masalah komunikasikan dengan baik, kami kakak senior akan selalu membantu.

Menko Polhukam Bersama Tokoh Masyarakat Sepakat Akhiri Ketegangan di Papua
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersama dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat sepakat untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Menko Polhukam Bersama Tokoh Masyarakat Sepakat Akhiri Ketegangan di Papua 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersama dengan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat sepakat untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan demikian, maka pemerintah bersama dengan masyarakat di Papua dan Papua Barat dapat melaksanakn pembangunan yang lebih kondusif, terintegrasi dan terjamin kemajuan di daerah itu. 

“Kita sepakat yang utama adalah bagaimana kita segera mengakhiri suasana yang tegang, suasana yang panas, demo anarkis ini menjadi kembali tenang, pulih, stabil. Dari kondisi itulah kemudian kita akan bangun pemikiran-pemikiran baru, akan mengoreksi hal-hal yang salah, akan menambah sesuatu yang kurang agar ke depan nanti pembangunan Papua dan Papua Barat lebih kondusif, terintegrasi, dan lebih terjamin kemajuan daerahnya,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca: Semalam Menginap di Kantor Gubernur Papua, TNI-Polri Evakuasi Seribu Pendemo

Baca: FOTO: Pelepasan 250 Pasukan Brimob Polda Kalbar untuk BKO ke Papua

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Tokoh Papua Laksdya TNI (P) Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, tokoh pemuda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata. 

Menurut Menko Polhukam, sebenarnya tuntutan untuk yang salah dihukum itu sudah dan sedang dilaksanakan, baik di Papua dan Papua Barat.

Misalnya proses hukum anggota militer dari Kodam Brawijaya, 5 orang diskorsing termasuk Danramil seorang mayor dan satu Babinsa, kini keduanya lanjut ke tahap pemeriksaan karena diduga ada tindakan yang merugikan sipil TNI, dan tiga lainnya masih diperiksa sebagai saksi. 

Dari masyarakat sipil, sudah ditetapkan tersangka yang ditangani Polda Jawa Timur atas nama Tri Susanti dan Syaiful. Pelanggaran yang dilakukan yaitu UU ITE, penghasutan, dan ujaran kebencian. 

Sedangkan di Papua, orang-orang yang melakukan tindakan anarkis, perusakan juga harus ditangani secara hukum. 

Baca: Ahmad Dhani di Penjara, Mulan Jameela Curhat Stress Masalah Dapur Beri Makan 4 Anak Kandungnya

“Kami menjamin bahwa tidak ada yang lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum. Kalau itu yang menjadi permasalahan kita sudah lakukan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Halaman
12
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved