Gelar Aksi, Salimah Kalbar Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kami dari organisasi Muslimah Al Wasliyah juga mendukung atas adanya Penolakan RUU-PKS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MUZAMMILUL ABRORI
Penanda tanganan dalam aksi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di Waterfront Kota Pontianak, pada Sabtu (31/8/2019) pagi. 

Gelar Aksi, Salimah Kalbar Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

 PONTIANAK - Pimpinan Wilayah Salimah (Persaudaraan Muslimah) Kalbar menggelar aksi menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di Waterfront Kota Pontianak, pada Sabtu (31/08) pagi.

Dalam aksi penolakan tersebut dihadiri sekitar 200 orang anggota dari berbagai organisasi perempuan Kalbar, diantaranya PW Salimah Kalbar, PD Salimah Kota Pontianak, PD Salimah Kubu Raya, Baitul Quran Salimah, Yayasan Alharamain, Muslimah Al Wasliyah, Wanita Islam Banom, Perempuan Melayu fkpm, KJS klub Jantung Sehat Kamboja Benua Melayu Laut, BKMI Untan, dan IPEMi Kalbar.

Ketua PW Salimah Kalbar, Ida Kusdiati menjelaskan, aksi ini berupaya agar DPR bisa meninjau kembali terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

"Ini adalah satu diantara gerakan aksi kita dalam rangka berupaya berikhtiar untuk memohon kepada pemerintah, bahwa dalam hari ini Dewan Perwakilan Rakyar agar melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual," jelas Ida Kusdiati.

Karena menurutnya ada beberapa pasal-pasal didalam RUU P-KS, setelah dilakukan beberapa review oleh para ahli aliansi dibeberapa organisasi ditingkat pusat bahwa, itu banyak yang multitafsir didalam definisi-definisi beberapa pasal yang ada didalam RUU P-KS.

"Sehingga itu bisa memberi ancaman, terutama kepada ketahanan keluarga," tegasnya.

Baca: Gema Ramadan Salimah Kalbar, Santuni 100 Anak Yatim dan Duafa

Baca: Pembinaan Intensif Bagi Para Juara O2SN 2019

Ia mengungkapkan, sebagai berbangsa dan bernegara kita harusnya beraturan pada dasar negara kita yakni Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang maha esa. 

"Jadi apapun undang-undang yang ada, itu tidak boleh bertentangan dengan azas yang lebih tinggi diatasnya. Karena itu roh dari penetapan undang-undang ini hanya pada aspek manusiawi, yang tidak berkonotasi kepada sumber utama yakni sila pertama pada pancasila," katanya.

Kemudian Witur Suprapti satu diantara anggota dari Muslimah Al Wasliyah yang juga turut hadir dan mengungkapkan, bahwa dari organisasi Muslimah Al Wasliyah juga mendukung atas Penolakan RUU-PKS.

"Kami dari organisasi Muslimah Al Wasliyah juga mendukung atas adanya Penolakan RUU-PKS. Kita bersama-sama membuat suatu kegiatan bahwa kita perlu memperhatikan apa yang telah menjadi suatu kebijakan bagi pemerintah untuk kedepannya nanti," ungkap Witur Suprapti.

Dikatakannya karena ini merupakan suatu tindakan yang tidak baik untuk anak-anak kita kedepanya nanti.

"Jika tidak membuat suatu rancangan yang benar dalam pembuatan undang-undang dari sekarang bagaimana nanti generasi muda kedepannya," tambah Witur Suprapti

"Untuk itu, kami mohon kepada pemerintah untuk melihat kembali rancangan tersebut dan bisa dievaluasi kembali. Agar benar-benar nantinya undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah, bisa bermanfaat untuk masyarakat terutama untuk generasi muda kita kedepan," harapnya. (Muzammilul Abrori)

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved